Tanggapi Jokowi-Ahok, Wamen ESDM: BBM Subsidi Tidak Boleh Dihapus

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghapus BBM subsidi di Jakarta, tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Kementerian ESDM menilai kebijakan itu tidak bisa dilakukan.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, BBM subsidi tidak boleh dihapus. Kuota BBM subsidi tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang APBN 2013 sudah dialokasikan 48 juta kiloliter dengan nilai ratusan triliun rupiah.

"Dari kuota 48 juta kiloliter tersebut dibagi merata ke seluruh daerah di Indonesia, misalnya Jakarta dapat sekian juta kiloliter. Nah dengan jatah tersebut silakan Pemda (Pemerintah Daerah) mengatur," ujar Susilo ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Susilo mengungkapkan, Pemda atau Pemprov bisa mengatur penyaluran BBM subsidi terserah seperti apa mekanismenya, namun tidak bisa menghapusnya.

"Misalnya hari Senin mobil warna biru nggak boleh beli BBM subsidi, kemudian yang hanya mobil merah yang boleh membeli BBM subsidi, itu hak mereka (Pemda)," ungkap Susilo.

Susilo menilai, untuk rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menghapus BBM subsidi tidak bisa dilakukan, karena subsidi merupakan hak warga negara khususnya rakyat miskin.

"Tapi kalau menghapus subsidi nggak boleh, karena subsidi itu diberikan kepada masyarakat yang tidak punya, mungkin dengan cara-cara yang dilakukan Pemda bisa membuat BBM subsidi lebih tepat sasaran," tutupnya.

Rencana penghapusan BBM subsidi dari ibu kota diutarakan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki T. Purnama (Ahok). Namun untuk awalnya, BBM subsidi dihapus untuk mobil-mobil pribadi. Setelah angkutan umum makin membaik dan murah, BBM subsidi untuk sepeda motor dicabut.


(rrd/dnl)