.webp)
Ide Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di DKI ke sektor transportasi dinilai cukup berani. Akan tetapi untuk direalisasikan, ternyata cukup banyak tantangan yang harus dilewati.
Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menilai ide ini sangat bagus. Akan tetapi untuk diaplikasikan, perlu ada perubahan skema distribusi BBM secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.
"Idenya bagus, tapi banyak yang harus dirubah oleh pemerintah pusat. Terutama dalam skema distribusi," ungkapnya saat dihubungi detikFinance, Minggu (22/12/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak bisa itu, Pak Ahok itu bilang ide tersebut karena tanpa mengetahui sistem distribusi BBM di Indonesia," ujarnya
Saat ini, menurutnya pemerintah masih menggunakan sistem distribusi terbuka. Di mana artinya setiap masyarakat masih memiliki akses yang sama untuk mendapatkan subsidi.
"Kalau sistem masih terbuka, artinya semua masih bisa mendapatkan subsidi kan," sebutnya
Pemerintah pusat harus mengganti ke skema distribusi BBM secara tertutup, bila ingin menghapus susbidi di suatu kota. Karena skema ini bisa menentukan segmentasi masyarakat yang layak disubsidi.
"Kalau sudah distribusi tertutup baru pemerintah mengatur, segmentasi masyarakat mana yang layak disubsidi. Nah sekarang kan belum. Masih terbuka kan,"paparnya.
Jika dipaksakan, menurut Satya warga ibu kota bisa saja melayangkan gugatan terhadap pemerintah. Sebab dianggap membedakan pemberian subsidi.
"Ini kan tergantung pemerintah pusat mengatur distribusi itu. Tapi jangan sampai belum ini disebut tertutup, terus ada penghapusan subsidi. Jadinya maka masyarakat bisa melakukan gugatan. karena diberlakukan berbeda," terangnya.
(mkl/dru)
