.webp)
Kemarin, Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, penghapusan BBM subsidi di ibu kota akan segera dilakukan. Bahkan tak hanya itu, program pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) yang dilakukan Pertamina juga akan dihapuskan.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya kurang setuju dengan rencana ini, karena mayoritas penduduk di Jakarta adalah golongan kelas menengah ke bawah. Bila kebijakan ini dilakukan, ribuan sektor pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang masih membutuhkan BBM subsidi akan berdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, penghapusan BBM subsidi di Jakarta akan membuat masyarakat ibu kota bingung. Pasalnya aturan tersebut adalah kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga bila Pemprov DKI Jakarta ingin menghapus BBM subsidi, harus ada payung hukum yang jelas.
"Pemasangan RFID dan pencabutan subsidi bahan bakar ini adalah ketentuan dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat Jakarta tentu akan bingung. Jadi saran saya harus betul-betul ada kebijakan hukum yang jelas," imbuhnya.
Daripada menghapus BBM subsidi, Sarman lebih setuju harga BBM subsidi di Jakarta dinaikkan bertahap. Cara ini dinilainya lebih adil dan dapat diterima oleh semua kalangan.
"Kalau menurut hemat saya, kalau memang tujuannya untuk keadilan masyarakat, lebih baik harga BBM ini dinaikkan secara bertahap daripada dicabut, karena kita sama-sama bayar pajak dan lain-lain. Kalau pengusaha juga semua prosedur kita jalankan, tetapi kenapa kita tidak menikmati subsidi? Pemda kajilah secara mendalam agar tidak berpotensi menjadi polemik. Ini adalah kebijakan pemerintah pusat kalau mau dicabut subsidi cabut semua provinsi biar adil," katanya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluhkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengimpor BBM. Indonesia setiap hari mengimpor produk BBM sebesar Rp 1,3 triliun. Bahkan angka ini akan melonjak menjadi Rp 1,8 triliun/hari di tahun 2019. Pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat menjadi salah satu alasan melonjaknya impor BBM setiap tahun. Angka Kementerian ESDM menyebut setiap tahun sepeda motor bertambah 9 juta dan mobil 1,2 juta.
Menteri ESDM Jero Wacik, sebelumnya mengatakan setuju dengan rencana Ahok menghapus BBM subsidi di ibu kota, khusus dengan pelarangan penggunaan BBM subsidi untuk mobil pribadi.
"Rencana itu bagus, tetapi yang jelas BBM subsidi tersebut harus tetap tersedia, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, kalau yang sudah mampu dilarang ya itu bagus," kata Jero kemarin.
Jero Wacik mengungkapkan, Ahok mungkin sudah mengerti bagaimana pusingnya menjadi Menteri ESDM karena makin banyak dan beratnya impor minyak tiap harinya.
"Pemikiran Pak Ahok sejalan dengan kami, sudah mengerti bagaimana pusingnya kita karena impor BBM makin berat, sementara Pak Ahok lihat orang Jakarta sering keluyuran sehingga jalanan di Jakarta jadi macet seperti itu," ungkapnya.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo juga mengatakan, Pemprov DKI bisa menghapus BBM subsidi sekarang, bahkan besok.
"Ahok mau larang mobil pribadi beli BBM subsidi? bisa, boleh itu dilakukan, kalau mau Pemprov DKI Jakarta bisa terapkan itu besok," kata Susilo.
Susilo mengatakan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur penyaluran BBM subsidi. Namun bukan berarti menghapus seluruh subsidi BBM di Jakarta.
"Yang penting asal jangan menghapus BBM subsidi secara keseluruhan, orang miskin jadi tidak bisa mendapatkan BBM subsidi, kalaupun dihapus saya juga bingung pakai dasar hukum apa," tutupnya.
(wij/dnl)
