.webp)
Listrik Naik 1 Januari 2013
|
|
Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyatakan, nantinya dana penghematan subsidi karena kenaikan listrik ini mencapai Rp 14,9 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur oleh pemerintah.
"Ini pengurangan subsidi ya nilainya Rp 14,9 triliun dalam setahun. Setara dengan kenaikan tarif 15%. Dana itu akan dialokasikan kepada pihak pemerintah untuk kebutuhan infrastruktur," ungkap Nur saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (28/12/2012).
Nur Pamudji menegaskan, mulai Januari 2013, kenaikan tarif listrik bakal dicicil 4,3%. Nanti setelah tiga bulan, akan dicicil kembali sampai genap mencapai 15%.
"Kenaikan listrik tahun depan pemerintah telah memutuskan bahwa kenaikan itu akan dilakukan setiap 3 bulan. Kurang lebih kenaikan 4,3% kita laksanakan nanti," cetusnya.
Dan nampaknya pada 1 Januari 2014, pemerintah memberikan kejutan kepada industri, pasalnya mulai tanggal tersebut industri golongan III yang perusahaannya sudah berstatus sebagai perusahaan terbuka atau melantai di bursa tidak lagi diberikan subsidi listrik dan juga industri besar digolongan IV juga dicabut subsidinya.
Sebelumnya pada 1 Oktober 2013 mall dan hotel sudah dicabut subsidi listriknya.
Harga BBM Naik
|
|
Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi mulai pukul 00.00 WIB, Sabtu tanggal 22 Juni 2013. Harga bensin premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (21/6/2013).
"Menteri ESDM, pengumuman No.07.PM/12/MPM/2013 tentang penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi. Sesuai ketentuan pasal 4, pasal, 5, dan pasal 6, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen jenis bahan minyak tertentu, penyesuaian harga BBM bersubsidi telah ditetapkan, bensin premium Ron 88 Rp 6.500/liter, minyak solar Rp 5.500/liter," tutur Jero.
"Harga tersebut berlaku serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia terhitung 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB," ujar Jero.
Dalam jumpa pers tersebut dihadiri oleh berbagai menteri-menteri, seperti Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menristek Gusti M. Hatta, Kapolri Timur Pradopo, Menteri Pertanian Suswono, Menkopolhukham Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
Ditangkapnya Kepala SKK Migas Oleh KPK
|
|
Tertangkapnya Rudi ini juga menyeret sejumlah nama pejabat penting lainnya seperti pada Kamis 15 Agustus 2013 silam, KPK menggeledah ruangan Sekjen ESDM. Ditemukan US$ 200 ribu yang nomor serinya berurutan dengan uang yang ditemukan di rumah Rudi Rubiandini, saat operasi tangkap tangan. Diduga uang itu berasal dari bos Kernel Oil Widodo Ratanachaitong.
Kasus ini menyita perhatian para industri Migas, dan tentunya berpengaruh pada kinerja produsi minyak di sektor hulu, dimana produksi minyak awalnya ditetapkan sebesar 930.000 barel per hari diturunkan targetnya menjadi 840.000 barel per hari namun produksinya tetap juga tidak tercapai yakni hanya berkisar rata-rata 826.000 barel per hari.
Harga Gas Elpiji 12 Kg di Jawa Naik
|
|
"Sejak 1 Desember kita menerapkan sistem yang sebetulnya sudah berlaku untuk di luar Jawa, saat ini kita berlakukan di Jawa, yakni beban distribusi gas elpiji 12 Kg tidak lagi ditanggung oleh Pertamina melainkan ditanggung oleh konsumen," kata Direktur Niaga dan Distribusi PT Pertamina (Persero) Hanung Budya ditemui disela acara Pertamina Sobat Bumi, di Pertamina Pusat, Rabu (4/12/2013).
Hanung mengungkapkan kebijakan Pertamina tersebut tidak mengubah komposisi harga gas elipiji 12 Kg per tabung yang ditetapkan perseroan. Namun yang berubah adalah beban harga yang bertambah, karena Pertamina menyerahkan biaya distribusi ke konsumen alias tak ditanggung lagi oleh Pertamina.
"Tidak besar, per kilo gramnya yang ditanggung konsumen Rp 300-Rp 600 per kilo gram tergantung seberapa jauh jarak distribusinya," ungkap Hanung.
Artinya saat ini terjadi kenaikan harga elpiji 12 Kg untuk wilayah Jawa sekitar Rp 300-Rp 600 x 12 Kg (tabung elpiji) sehingga kenaikan harga berkisar Rp 3.600-Rp 7.200 per tabung. Harga gas 12 Kg sebelumnya Rp 85.000 per tabung menjadi Rp 88.600-Rp 92.200 per tabung.
Kepastian Pemerintah Larang Ekspor Mineral Mentah
|
|
"Rapat dengan Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM dan dari 9 fraksi seluruhnya bulat, suara penuh meminta pemerintah tetap memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait larangan ekspor (mineral mentah) pada 2014," ucap Menteri ESDM Jero Wacik usai Rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Keputusan DPR yang bulat untuk melarang ekspor barang tambang mentah tersebut, membuat Jero merasa lebih yakin untuk tetap memberlakukan aturan tersebut.
"Saya tanya tadi, apakah ada pengecualian atau kebijakan lain agar masih bisa ekspor. Komisi VII tegaskan hal tersebut tidak perlu, kalau didukung penuh begini kan saya tenang, jadi 2014 pada 12 Januari pemerintah melarang ekspor mineral mentah atau yang waktu awal saya jadi menteri seperti ekspor tanah air," cetus Jero.
Rapat ini dimulai 10.00 WIB dan selesai pada jam 15.00 WIB. Selain Jero, rapat tersebut dihadiri juga oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite, dan sejumlah pejabat lain. Rapat ini dipimpin oleh Sutan Bhatoegana, dan dihadiri 30 Anggota Komisi VII.
Dirut PLN Minta Mundur
|
|
Menteri BUMN Dahlan Iskan sendiri yang mengaku sangat menyayangkan jika Nur sampai mengundurkan diri. Menurut Dahlan, sangat sulit mencari orang yang 'bersih' di Indonesia saat ini.
"Sekarang ini cari orang jujur bersih itu sulit. Saya sayangkan kalau mengundurkan diri," kata Dahlan di Subang, Jawa Barat, Jumat (6/12/2013).
Nur Pamudji merupakan pilihan Dahlan untuk menggantikan dirinya menjadi Dirut PLN pada 2010 lalu. Saat itu Dahlan diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Menteri BUMN.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji menjelaskan soal kabar dirinya mengajukan pengunduran diri kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Nur Pamudji mengatakan, dirinya sedih karena tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada pegawai PLN.
Saat ditemui detikFinance, Jumat (6/12/213), Nur Pamudji mengaku telah mengirimkan pesan singkat atau SMS ke Dahlan Iskan pada 12 November 2013 lalu.
Berikut pernyataan Nur Pamudji kepada detikFinance.
"Tiga minggu yang lalu saya konsultasi sama Pak Dahlan. Intinya saya laporkan kalau orang PLN itu korupsi atau nyolong terima suap kayak begitu saya rela mereka masuk penjara. Kalau perlu saya sendiri yang borgol mereka. Statement saya begitu ke Pak Dahlan. Sekarang ini masalahnya, kalau saya bilang begini. Kayaknya PLN perlu dipimpin oleh orang yang piawai dalam memberikan perlindungan hukum kepada para profesional yang ada di PLN. Jadi PLN perlu dipimpin oleh yang piawai bersama PLN. Supaya para profesional itu bisa bekerja dengan penuh profesionalisme. Jadi kalau Pak Dahlan bisa segera mendapatkan yang saya inginkan tadi, saya rela mundur supaya orang PLN bisa bekerja dengan tenang menghadapi persoalan hukum, karena bosnya itu piawai sekali dalam melindungi mereka."
Menurut informasi dari internal PLN, mundurnya Nur Pamudji dikarenakan kriminalisasi 5 pegawai PLN oleh Kejaksaan Agung. Hal ini terjadi karena diduga melakukan korupsi pada proyek pengadaan flame turbine di 12 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Belawan, Medan pada 2007-2009.
"Salah satu yang membuat beliau mundur adalah karena merasa tidak dapat membantu pegawainya yang dikriminalisasi dan ditahan Kejaksaan Agung karena dianggap korupsi di proyek flame turbine di Belawan Medan," ungkap sumber detikFinance di PLN.
Menurut sumber itu, Kejaksaan Agung dianggap tidak mengerti bisnis dan tata kelola kelistrikan, karena proyek flame turbine tersebut dimaksudkan agar masyarakat di Belawan tidak mati lampu.
"Lima pegawai PLN mulai dari General Manajer sampai bawahannya ditahan, padahal mereka niatnya baik, jika tidak dilakukan percepatan pada proyek pengadaan turbin tersebut maka mati lampu semua di Belawan. Kalau seperti dikriminalisasi, maka semua pegawai di PLN harusnya bisa ditahan semua. Karena tidak bisa membantu banyak, Beliau (Nur Pamudji) merasa tidak berguna, beliau bilang buat apa saja jadi Dirut," katanya.
Halaman 2 dari 7
