Hatta Sebut Dahlan Iskan Tahu Rencana Kenaikan Elpiji 12 Kg

Jakarta - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan keputusan kenaikan elpiji 12 kg telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero). Hatta menyebut Menteri BUMN yang merupakan pemegang saham Pertamina sudah pasti mengetahui rencana kenaikan elpiji 12 kg tersebut.

"Keputusan diambil melalui RUPS. RUPS itu kan Menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN (Menteri) sudah tahu duluan bahwa itu naik (gas 12 kg). Itu keputusan RUPS," kata Hatta saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1/2013).

Hatta bersama Menteri ESDM Jero Wacik dan beberapa Menteri lainnya seperti Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Direksi Pertamina menghadiri rapat khusus membahas kenaikan elpiji 12 kg di Bandara Halim Perdanakusuma. Rapat ini langsung dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat terbatas yang dipimpin Wapres Boediono pada Sabtu (4/1/2014) kemarin.

Jero Wacik sendiri memastikan tidak menerima pemberitahuan dari PT Pertamina terkait kenaikan harga gas elpiji 12 kg pada 1 Januari 2014. Padahal, gas elpiji merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat yang memiliki dampak cukup signifikan.

"Saya baru terima suratnya tadi," ungkap Jero di tempat yang sama.

Ia menilai kebijakan tersebut merupakan aksi korporasi dari perseroan. Akan tetapi, seperti elpiji yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat, harus dikoordinasikan dengan pemerintah.

Secara terpisah, Dahlan Iskan memberikan pernyataan terkait kenaikan elpiji 12 kg ini. Dalam keterangannya, Dahlan memiliki ide penyediaan gas nasional lebih baik diserahkan kepada Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Kalau Pertamina merugi sedemikian besar, mengapa tugas penyediaan gas bagi masyarakat tak dialihkan ke PGN?" ujarnya.

"Pemerintah seharusnya mendorong PGN menambah infrastuktur jaringan, sehingga Pertamina tak rugi dan konsumen dari semua lapisan dapat peroleh gas dengan harga terjangkau," imbuh Mantan Dirut PLN tersebut.

Lebih lanjut Dahlan Iskan beranggapan, usulannya tersebut semata untuk membantu Pemerintah dalam memngurangi beban Pertamina dan masyarakat.

Usulan mengenai pengalihan pengelolaan gas dari Pertamina ke PGN tersebut sesungguhnya patut dicermati lebih lanjut dan beorientasi jangka panjang. Penyediaan gas dari PGN yang lebih murah jelas menyelamatkan Pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi Pertamina tidak lagi terus merugi. Pada sisi lain, masyarakat pun dapat membeli gas dengan harga murah.

(dru/zlf)