Tak Akan Ada Kebijakan Soal BBM Sampai Pemilu Selesai

Jakarta - Pemerintah memastikan tak ada kebijakan baru soal BBM subsidi sampai pemilu selesai di tahun ini. Jadi pemerintah baru akan mengambil kebijakan baru BBM setelah pemilu.

"Sampai pemilu itu tidak akan ada kebijakan apapaun terkait BBM. Kita harus melakukan sesuatu setelah itu," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada acara Economy Outlook 2014 dan prospek investasi Surat Utang Properti di Graha CIMB Niaga, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Bambang mengakui, sampai saat ini, besaran subsidi di sektor energi memang tak bisa pasti karena dipengaruhi dua faktor, yaitu nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.

Pada APBN 2013 lalu, telah disepakati anggaran subsidi BBM Rp 200 triliun. Namun, karena nilai tukar rupiah yang melemah dan harga minyak dunia fluktuatif, maka subsidi BBM membengkak menjadi Rp 250 triliun. Artinya melonjak Rp 50 triliun dari anggaran yang telah disepakati.

"Punya anggaran lolos Rp 50 triliun itu tidak gampang menutupnya. Kami ingin mulai tahun ini kita punya sistem subsidi BBM yang pasti," kata Bambang.

Ke depan, pemerintah harus membuat sistem agar subsidi energi lebih pasti besarannya dan berkelanjutan. Kebijakan ini tengah dirumuskan dan akan dilakukan setelah bulan Mei 2014.

"Kita harus berpikir kebijakan subsidi ke depan itu membuat anggaran itu lebih sustainable. Kita harus cari cara. Pokoknya nanti kita pikirkan, arahnya ke sana," katanya.

Jadi, sampai saat ini belum pasti apakah pemerintah kembali akan mengurangi subsidi energi dengan cara menaikkan harga BBM dan juga tarif dasar listrik (TDL). Yang jelas, kebijakan tersebut ditujukan agar APBN bisa lebih stabil.

"Kalaupun mau naikkan, itu pada saat inflasi tidak terlalu berat," ucap Bambang.

(zul/dnl)