Pemerintah Pusat Harus Seperti Jokowi, Berani Hapus BBM Subsidi

Jakarta - Pengusaha menyarankan Pemerintah Pusat bisa mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab cuma Jokowi yang berani untuk hapuskan subsidi BBM.

"Coba lihat DKI Pak Jokowi, berani katakan tidak ada ada subsidi BBM dengan menghapusnya. Ini kan bukan kebijakan yang tidak populis, tapi berani," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto di JCC, Jakarta, Selasa (21/1/2014)

Menurutnya langkah yang dilakukan Jokowi tersebut bukan tanpa alasan. Bahkan justru sangat realistis. Sebab, Jokowi melihat kebutuhan infrastruktur sangat tinggi. Sehingga perlu mengurangi anggaran subsidi BBM.

"Itu yang disebut realistis," tegas Suryo.

Sementara pemerintah terus membiarkan subsidi tanpa kebijakan yang tegas. Meskipun sudah ada berbagai rencana seperti subsidi tetap, pembatasan konsumsi dan sebagainya. Akan tetapi implementasinya masih kurang.

"Justru itu kita harus ambil segi kebijakan yang lebih realistis. Subsidi BBM ini kalau biarkan semakin bengkak, itu beban perekonomian, terhadap pembiayaan yang lain akan berkurang," paparnya.

Ia berharap pemerinntahann kedepan dapat lebih berani menetapkan anggaran subsidi BBM. Karena banyak hal yang mesti diperbaiki. Salah satunya adalah infrastruktur yang berpengaruh terhadap biaya logistik usaha.

"Seharusnya kalau pemerintah sekarang tidak berani, pemerintah kedepan lah yang berani mengambil keputusan," ujar Suryo.

(mkj/ang)