JK: Jangan Berharap di 2014 Ada Kebijakan Drastis Soal BBM

Jakarta - Pengusaha yang juga mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sangat besar, sehingga menganggu fundamental perekonomian. Akan tetapi tahun ini, jangan berharap pemerintah berani menaikkan harga BBM subsidi.

"Jangan berharap 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan drastis soal BBM. Karena memang agak sulit menaikkan harga BBM sebagai solusi utama," ungkap JK dalam seminar perkembangan ekonomi 2014, yang dihadiri sejumlah investor di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Akibat anggaran subsidi yang besar, pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Ini menjadi tidak seimbang, apalagi pertumbuhan ekonomi masih tinggi. Di samping itu konsumsi BBM juga masih tinggi, sehingga membutuhkan impor BBM yang besar.

"Tapi tetap saja, ini adalah kebijakan yang tidak populis. Pemerintah sulit untuk melakukan kebijakan," sebutnya.

JK menjelaskan, kebijakan yang tidak populis sangat diwaspadai oleh pemerintahan. Apalagi menjelang agenda pemilu 2014. Karena dampaknya akan terhitung secara politik. Di mana partai yang mengusung pemerintahan akan kehilangan kepercayaan.

"Hukumnya sederhana, kebijakan yang tidak populis akan membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap pemerintahnya. Sehingga ketika ada pemilu, maka orang akan beralih ke oposisi. Sama seperti di Amerika, kalau pemerintah di bawah Republik gagal, maka orang akan beraih ke Demokrat. Semua negara sama," paparnya.

JK menambahkan, para calon presiden di Indonesia juga akan berlaku sama. Para capres tidak akan membeberkan langkah ekonomi secara lebih rinci. Padahal, semuanya tahu bahwa cara untuk menyeimbangkan perekonomian dewasa ini adalah pengurangan anggaran subsidi.

"Soal kebijakan ekonomi, hampir semua calon presiden kalau ingin perbaiki ekonomi ke depan. Tindakannya harus sangat drastis yaitu kenaikan BBM. Pasti tidak populis. Karena ini sulit untuk menyampaikan kebijakan ekonominya. Tentu infrastruktur tingkatkan, dan lain-lain itu normatif saja," terangnya.

(mkj/dnl)