.webp)
"Idealnya, anggaran subsidi itu cuma 10%. Itu kan yang saya sebut tidak seimbang," kata JK dalam seminar perkembangan ekonomi 2014 yag dihadiri para investor di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).
Saat ini, menurut JK anggaran subsidi berada lebih 20% dari total APBN atau berkisar pada kisaran Rp 300 triliun. Anggaran yang besar tersebut membuat pembangunan infrastruktur menjadi tersendat. Karena habis terpakai uang negara untuk subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi selain subsidi BBM, banyak pembiayaan rutin lainnya. Seperti belanja untuk sektor pendidikan, belanja pegawai dan transfer ke daerah serta pembayaran cicilan utang. Sehingga ruang pemerintah untuk mengambil kebijakan sangat sempit.
"Ruang pemerintah mengambil kebijakan sangat sempit sekali. Tahun ini Rp 1.800 triliun, hampir semua sudah habis belanja wajib 20% pendidikan, 15% bayar utang, transfer daerah, pembangunan tidak lebih dari 15%," tutupnya.
Pada kesempatan yang sama ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan menuturkan kenaikan harga BBM adalah pilihan tepat. Karena selain mengurangi anggaran, hal itu juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar.
"Kalau BBM dinaikkan itu akan membuat konsumsi itu jadinya turun. Seperti kemaren. Tapi itu belum cukup," kata Fauzi.
Konsumsi yang tinggi, membuat kebutuhan impor juga terus meningkat. Dampaknya berlanjut kepada pelemahan nilai tukar yang melewati dari fundamental perekonomian. Akan tetapi, Fauzi meragukan kebijakan tersebut dilakukan pemerintah.
"Saya rasa pemerintah juga tidak berani. Karena itu kan kebijakan yang tidak populis," jawabnya.
(mkj/dru)
