Doa Pengusaha: Semoga Presiden Baru Berani Hapus BBM Subsidi

Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap presiden baru terpilih 2014 berbuat banyak soal perekonomian ke depan. Terutama adalah, harapan agar ada keberanian menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, kebutuhan Indonesia saat ini adalah infrastruktur. Bila, anggaran pada APBN terlalu besar dialokasikan untuk subsidi BBM, maka pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan.

"Kadin mengusulkan agar pemerintah mendatang benar-benar memberikan perhatian kepada pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan masyarakat luas, antara lain dengan menghapus subsidi BBM yang kurang berguna. Semoga presiden baru mampu," ungkap Suryo di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Ia menjelaskan, kegagalan kebijakan fiskal yang berlangsung selama ini adalah karena pemerintah yang tidak bisa mengatasi persoalan subsidi. Jumlahnya setiap tahun terus melewati anggaran yang ditetapkan. Tahun 2013 lalu, anggarannya bahkan mencapai Rp 250 triliun.

"Subsidi BBM merupakan pengeluaran terbesar di dalam APBN dan mengalahkan pengeluaran untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai. dan sebagainya. Dalam 2 atau 3 tahun itu BBM besar membuat pemborosan dan struktur APBN yang rapuh," ujarnya

Selain itu, besarnya subsidi BBM juga berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan kepercayaan pelaku pasar keuangan menurun. Sangat disayangkan, perekonomian dalam negeri yang diramalkan berpeluang baik, harus terganjal oleh kebijakan subsidi BBM.

"Harga BBM yang murah dan kurang rasional telah mengakibatkan peningkatan konsumsi dan impor BBM yang sangat tinggi, serta tidak rasional. Akibatnya sektor perdagangan mengalami defisit, dan menekan defisit transaksi berjalan," paparnya.

"Ini defisit yang besar dapat memicu ketidakpercayaan pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia. Krisis nilai tukar dan pasar saham merupakan pertanda kegagalan dalam mengatasi masalah fiskal," ungkap Suryo.

Ia mengakui hal itu memang sangat berat bagi pemerintahan selanjutnya. Akan tetapi untuk membuat perekonomian tetap sehat saat tumbuh di kisaran 6%, BBM harus segera diatasi dengan tepat.

(mkj/dnl)