Bahas Tambang Liar, Pejabat ESDM se-Indonesia Kumpul di Hotel

Jakarta - Kementerian ESDM mencatat masih ada 4.900 izin usaha pertambangan (IUP) dari 10.000 perusahaan belum clear and clean (CNC). Untuk itu seluruh pejabat ESDM khususnya di bidang mineral dan pertambangan seluruh Indonesia dikumpulkan.

"Dari 10.000 perusahaan tambang pemegang IUP, masih terdapat 4.900 IUP yang belum CNC," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar dalam sambutannya di acara Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Minerba di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Sukhyar mengatakan, Kementerian ESDM mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Minerba, mulai dari gubernur, walikota, bupati, dan pejabat-pejabat Minerba di seluruh Indonesia.

"Tujuannya agar kita bisa berkoordinasi, menyelesaikan masalah, khususnya masalah tambang di daerah, izin tumpang tindih dan kerusakan lingkungan. Termasuk untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang baru dikeluarkan pemerintah terkait larangan ekspor mineral mentah, kadar mineral yang boleh diekspor dan penerapan bea keluar mineral ekspor olahan," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menambahkan, koordinasi ini sangat penting, khususnya untuk menentukan masa depan Indonesia.

"Ini penting, karena menentukan masa depan ibu pertiwi, negara kita tanah air. Masa depan pertambangan agar masih dapat dinikmati anak cucu kita di masa akan datang," kata Susilo.

Susilo menambahkan, pentingnya tata kelola pertambangan di daerah adalah jangan sampai daerah hanya mendapatkan retribusi kecil, sementara lebih banyak mendapatkan kerusakan lingkungan.

"Kita perlu penataan pertambangan, apa mau dihabiskan dalam 20 tahun ini, jadi anak cucu kita cuma dengar sejarah, kalau Indonesia dulu punya nikel, emas, biji pasir tapi hanya diekspor mentah-mentah, ekspor tanah air. Jangan sampai itu terjadi," tutupnya.

(rrd/dnl)