Pengusaha: Subsidi BBM Sudah Seperti Kanker

Jakarta - Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak sudah sangat tinggi. Tiap hari, Indonesia harus mengimpor sekitar 900 ribu barel minyak dan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Subsidi BBM membuat konsumsi BBM meningkat.,

Melihat hal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pengusaha berharap pemerintah punya langkah tegas menghadapi persoalan ini. Pemerintah harus berani menghapus subsidi BBM dan mengalihkan dananya untuk infrastruktur.

"Seperti dihilangkan subsidi BBM ini, direalokasi kepada tujuan yang lebih memberikan manfaat langsung kepada rakyat, membangun infrastruktur, untuk pembangunan. Bisa menciptakan lapangan kerja juga," kata Suryo di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, (11/02/2014).

Suryo menuturkan, sejak dulu Kadin sudah menyampaikan kepada Pemerintah soal pengalihan dana subsidi BBM, karena sudah menjadi beban angggaran yang tidak sehat. Bahkan, Suryo mengibaratkan persoalan subsidi BBM di Indonesia seperti penyakit kanker yang harus disembuhkan dengan obat kanker.

"Ibarat kanker ini nggak bisa cuma dianggap kayak penyakit flu saja, nggak bisa," imbuh Suryo.

Beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara per tahun memang mencapai Rp 300 triliun. Menurut Suryo, angka itu adalah angka yang sangat besar yang harusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur lain yang lebih bermanfaat.

"Rp 300 triliun bukan angka yang kecil lho, bayangkan banyak yang bisa kita lakukan dengan uang sebesar itu," pungkas Suryo.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, sepanjang 2013 lalu, Indonesia mengimpor hasil minyak atau BBM dengan total US$ 28,56 miliar atau sekitar Rp 285 triliun, berjumlah 29,6 juta ton. Dari jumlah itu, nilai impor BBM dari Singapura adalah US$ 15,145 miliar atau sekitar Rp 151 triliun. Jumlah BBM yang diimpor Indonesia dari Singapura mencapai 29,6 juta ton.

Selain Singapura, berikut negara-negara yang BBM-nya sering dibeli oleh Indonesia sepanjang 2013:

• Malaysia, dengan niai US$ 6,4 miliar atau Rp 64 triliun. Jumlahnya 6,7 juta ton
• Korea Selatan, dengan nilai US$ 2,53 miliar atau sekitar Rp 25 triliun. Jumlahnya 2,7 juta ton
• Kuwait, dengan nilai US$ 906 juta atau sekitar Rp 9 triliun. Jumlahnya 1,07 juta ton
• Arab Saudi, dengan nilai US$ 709 juta atau sekitar Rp 7 triliun. Jumlahnya 735 ribu ton
• Qatar, dengan nilai US$ 538 juta atau sekitar Rp 5 triliun. Jumlahnya 562 ribu ton
• Uni Emirat Arab, dengan nilai US$ 367 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Jumlahnya 371 ribu ton
• Taiwan, dengan nilai US$ 312 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Jumlahnya 310 ribu ton
• Rusia, dengan nilai US$ 261 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlahnya 277 ribu ton
• China, dengan nilai US$ 257 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlahnya 245 ribu ton
• Sisanya dari negara lain, dengan nilai US$ 1,05 miliar atau Rp 10 triliun lebih. Jumlahnya 1,01 juta ton

(dnl/dnl)