Ingin Kurangi Impor BBM, Tapi RI Tak Punya Uang Bangun Kilang

- detikFinance
Selasa, 11 Feb 2014 18:54 WIB
Jakarta - Ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor cukup tinggi, dan impor BBM paling besar dari Singapura. Pemerintah ingin mengurangi impor ini dengan membangun kilang minyak. Tapi apa daya, uang tak ada.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, biaya pembangunan kilang minyak sangat mahal dan harus dibangun di sebuah kompleks industri khusus. Pemerintah memang tidak punya uang untuk membangun kilang, apalagi anggaran subsidi BBM sudah mencapai Rp 300 triliun lebih, dan ini untuk mengimpor BBM.

Bila mengandalkan swasta memang agak sulit, karena investasi yang besar dan pengembalian dana investasinya lama.

"Itu (biaya kilang) kalau investasi sudah puluhan atau ratusan triliun, dan kembalinya lama. Kalau kembalinya lama itu buat banyak perusahaan jadi tidak feasible kecuali ada insentif. Harusnya itu ada insentif fiskal, ada tax holiday atau apa," kata Chatib di kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Namun, lanjut Chatib, bila kilang bisa dibangun, maka impor BBM akan berkurang namun Indonesia masih akan mengimpor minyak mentah karena produksi yang jauh di bawah kebutuhan. "Jadi kalau itu pengilangan di sini, maka dengan sendirinya impor BBM akan mengalami penurunan," jelas Chatib.

Seperti diketahui, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, sepanjang 2013 lalu, Indonesia mengimpor hasil minyak atau BBM dengan total US$ 28,56 miliar atau sekitar Rp 285 triliun, berjumlah 29,6 juta ton. Dari jumlah itu, nilai impor BBM dari Singapura adalah US$ 15,145 miliar atau sekitar Rp 151 triliun. Jumlah BBM yang diimpor Indonesia dari Singapura mencapai 29,6 juta ton.

Selain Singapura, berikut negara-negara yang BBM-nya sering dibeli oleh Indonesia sepanjang 2013:

  • Malaysia, dengan niai US$ 6,4 miliar atau Rp 64 triliun. Jumlahnya 6,7 juta ton
  • Korea Selatan, dengan nilai US$ 2,53 miliar atau sekitar Rp 25 triliun. Jumlahnya 2,7 juta ton
  • Kuwait, dengan nilai US$ 906 juta atau sekitar Rp 9 triliun. Jumlahnya 1,07 juta ton
  • Arab Saudi, dengan nilai US$ 709 juta atau sekitar Rp 7 triliun. Jumlahnya 735 ribu ton
  • Qatar, dengan nilai US$ 538 juta atau sekitar Rp 5 triliun. Jumlahnya 562 ribu ton
  • Uni Emirat Arab, dengan nilai US$ 367 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Jumlahnya 371 ribu ton
  • Taiwan, dengan nilai US$ 312 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Jumlahnya 310 ribu ton
  • Rusia, dengan nilai US$ 261 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlahnya 277 ribu ton
  • China, dengan nilai US$ 257 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlahnya 245 ribu ton
  • Sisanya dari negara lain, dengan nilai US$ 1,05 miliar atau Rp 10 triliun lebih. Jumlahnya 1,01 juta ton


(dnl/dnl)