.webp)
Mantan bos PLN ini menilai, biaya pembangunan kilang sangat tinggi. Jika Pertamina dipaksakan membangun kilang minyak baru, maka neraca keuangan perseroan bakal terganggu.
"Pertamina nggak mampu bangun kilang besar seperti itu. Balance sheet nggak kuat," kata Dahlan di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (17/2/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kilang kita hanya mencukupi 60%, kebutuhan minyak tanah air. Sisanya impor," jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Dahlan menegaskan peran negara di sini sangat dominan. Seperti mencari investor untuk membangun kilang minyak. Ia pun menyambut baik niatan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM mencari dan melobi investor di Singapura agar bersedia membangun kilang di tanah air.
"Di sini peran negara besar sekali. Jadi betul sekali, Wamen Keuangan dan ESDM melobi pembangunan kilang. Saya pasti mendukung rencana ini," sebutnya.
Sebelumnya, pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, pekan kemarin pergi ke Singapura untuk bertemu dengan sejumlah investor dan menawarkan proyek pembangunan kilang BBM jenis pertamax di Indonesia.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menjanjikan insentif pajak berupa tax holiday kepada investor yang mau membangun kilang minyak di Indonesia.
Lahan seluas 700 hektar sedang disiapkan di Bontang, Kalimantan Timur. Meski ada kilang baru, bukan berarti Indonesia setop impor minyak.
Memang, produksi minyak Indonesia saat ini hanya sekitar 800 ribu barel per hari, dari kebutuhan konsumsi BBM lebih dari 1 juta barel per hari. Sehingga harus ada impor minyak, namun impor dalam bentuk BBM akan berkurang.
Kilang dengan kapasitas 300 ribu barel per hari akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur. Targetnya kilang tersebut dapat beroperasi pada tahun 2018. Selain itu, Bambang menyatakan Pertamina juga akan melakukan peningkatan kapasitas kilang.
(hen/dru)
