Freeport Kirim Surat ke Hatta Rajasa

Jakarta - Terkait keinginan pemerintah agar perusahaan tambang di Indonesia membangun pabrik pemurnian atau smelter, PT Freeport Indonesia mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Apa isinya?

"Beberapa waktu lalu, Freeport kirim surat dan mereka bilang ingin penuhi keinginan pemerintah," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3/2014)

Khusus untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), Freeport mengajukan permintaan khusus. Yaitu dengan mekanisme kerjasama pemerintah swasta atau public private partnership (PPP).

"Smelter mereka mengajukan suatu kebijakan lewat PPP. Di mana ada semacam membangun smelter bersama dalam skema PPP," jelasnya.

Pada skema PPP, perusahaan swasta akan diberikan insentif pajak yang lebih. Berbeda dengan pembangunan yang murni dilakukan swasta. Misalnya insentif dalam penjaminan atau Viability Gap Fund (VGF).

"Freeport suntik dana, kita beri insentif. Ini bisa BUMN ikut di situ atau siapa," sebut Hatta.

Hatta mengatakan, hal tersebut belum diputuskan dan masih dibicarakan oleh pemerintah. Terutama oleh Kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

"Ini membutuhkan pembahasan karena namanya renegosiasi, perlu pembahasan mendalam," ujarnya.

Hatta menyebutkan aturan Minerba hanya ada pelarangan ekspor untuk barang tambang mentah. Sementara untuk pembangunan smelter diberi keleluasaan menggunakan skema apapun.

"Smelter adalah kunci, tapi seperti apa memang tidak dibatasi. Bisa lewat PPP, bisa 100% Freeport, bisa pihak ketiga, intinya di dalam negeri. Smelter tak harus dibangun oleh pemilik tambang," terangnya.

(mkl/dnl)