Wamen ESDM: Program RFID Itu Penting Nggak Penting

Jakarta -

Program sistem monitoring dan pengendalian BBM yang sedang disiapkan PT Pertamina (Persero) tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan terkesan jalan ditempat. Kementerian ESDM sendiri menganggap RFID antara penting dan tidak penting.

"RFID? penting nggak penting ya," ucap Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo ditemui di Kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip Minggu (23/3/2014).

Susilo mengatakan, jika program RFID tersebut bukanlah urusan dari Kementerian ESDM, karena seluruhnya atas inisiatif Pertamina.

"RFID itu di Pertamina, kalau dibilang omdo (omong doang) tanyalah ke Pertamina. kan Pertamina ni kan yang nomer satu merencanakan, kemudian juga melaksanakan termasuk juga pemilihan siapa yang akan melaukan pemasanngan. Semua itu adalah menjadi tanggung jawab Pertamina," katanya.

"Kalau misalkan dalam pelaksanaan itu ada masalah, masalahnya saya juga ga tau, kami cuma mengingatkan pertamina, bagaimana itu. gitu loh, kan pelaksana semuanya Pertamina," kata Susilo lagi.

Padahal, program RFID ini sendiri merupakan perintah dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Kementerian ESDM.

Berdasarkan Surat Keputusan penugasan pengaluran BBM PSO (subsidi) ke badan usaha seperti PT Pertamina, PT Surya Parna Niaga dan PT AKR Corporindo, BPH Migas mewajibkan badan usaha tersebut menyediakan infrastruktur IT (salah satunya RFID) dalam setiap penyaluran BBM subsidi.

AKR dan SPN sudah sejak tahun lalu sudah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan infrastuktur IT dalam menghitung data volume penjualan BBM subsidi kepada masyarakat yang keluar melalui nozel SPBU.

Berdasarkan data BPH Migas, perhitungan BBM subsidi AKR dan SPN sudah dihitung melalui nozel SPBU, sementara sampai saat ini perhitungan volume penyaluran BBM subsidi oleh Pertamina, masih dihutung berdasarkan data yang keluar dari depot BBM.

Sementara BBM yang keluar dari depot sampai saat ini masih diduga belum tentu diterima masyarakat semuanya. Inilah yang mendorong PT Pertamina diwajibkan menyediakan RFID.

PT Pertamina sendiri menargetkan program RFID ini berjalan pada Juli 2014 dengan telah terpasang sebanyak 100 juta unit kendaraan dan 92.000 nozel SPBU di seluruh Indonesia.

Namun, hingga sampai saat ini baru 290.000 kendaraan yang telah terpasang RFID, itupun baru di wilayah Jakarta, sementara Pertamina menargetkan 4 juta kendaraan di Jakarta harus terpasang RFID. Dalam pemasangan RFID, Pertamina telah menunjuk PT Inti (Persero) sebagai pemenang tender pemasangan RFID.

PT Inti akan dibayar Pertamina Rp 18 per liter dari setiap liter BBM yang tersalurkan melalui sistem monitoring dan pengendalian BBM tersebut.

Namun, akibat perhitungan kurs rupiah dalam tender tersebut Rp 9.000an per dolar Amerika, namun ternyata pada akhir tahun rupiah melemah hingga Rp 12.000 per dolar, membuat PT Inti kesulitan untuk melakukan impor, sehingga jika Inti melanjutkan program ini saat dolar Rp 12.000 per dolar maka perusahaan BUMN itu akan menderita kerugian yang cukup besar, karena sebagian besar RFID didapat dari impor.

(rrd/dru)