.webp)
Pada masa awal program ini mulai bergulir, Hidayat termasuk yang mendukung adanya sanksi bagi pengendara LCGC yang menggunakan BBM bersubsidi, hingga pada akhirnya ada opsi yang lebih praktis yaitu menaikkan harga BBM subsidi.
September 2013 lalu, pemerintah sudah merancang sanksi bagi pemilik mobil murah yang menggunakan BBM subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Waktu itu, Hidayat meminta tidak ada perdebatan sebelum aturan itu dikeluarkan oleh pemerintah. "Iya. Sampai nanti kita menyampaikan rumusan jangan berdebat dulu, tujuan kita nggak mau naikkan konsumsi BBM subsidi," jawabnya.
Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan protes dengan kebijakan LCGC yang ternyata masih mengkonsumsi bensin subsidi jenis premium. Padahal mobil ini sudah banyak mendapatkan banyak insentif pajak dari negara.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, program LCGC ini harusnya tidak menambah beban negara dengan konsumsi bensin subsidi. Apalagi, spesifikasi mesinnya adalah untuk bensin RON 90 atau di atasnya alias Pertamax.
Sementara itu, Hidayat mengakui di internal pemerintah masih terjadi perbedaan pandangan soal penerapan sanksi bagi pengendara LCGC yang harusnya menggunakan BBM non subsidi.
"Iya itu di aturannya, kalau dikenakan sanksi kantor Menko (perekonomian) tidak setuju," kata Hidayat saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin.
Namun kini, Hidayat berubah pikiran, justru menurutnya opsi yang paling baik terkait mencegah pengguna LCGC memakai BBM subsidi adalah menaikkan harga BBM subsidi atau menghapus subsidi BBM.
"Yang paling benar BBM-nya harganya dinaikkan. Jadi premium sudah nggak ada lagi. Harapan saya itu. Saya lagi mikir, sebelum pemerintah turun (berganti setelah Pemilu), kalau itu dinaikkan itu baik. Itu pendapat saya pribadi. Tapi nggak berani sampaikan di kabinet. Itu harusnya Menteri ESDM. Menurut saya untuk kebaikan kita semua dan meringankan beban pemerintah mendatang, lakukan saja," kata Hidayat hari ini.
(hen/dnl)
