Menkeu Chatib Khawatir Mobil Murah Bikin Subsidi BBM Bengkak

Menkeu Chatib Khawatir Mobil Murah Bikin Subsidi BBM Bengkak

- detikFinance
Senin, 07 Apr 2014 12:23 WIB
Menkeu Chatib Khawatir Mobil Murah Bikin Subsidi BBM Bengkak
Jakarta - Sampai saat ini belum ada larangan dari pemerintah yaitu Kementerian Perindustrian, agar mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) tidak menggunakan BBM subsidi.

Menteri Keuangan Chatib Basri khawatir, mobil murah malah membuat konsumsi BBM subsidi makin membengkak. Volume BBM subsidi 48 juta kiloliter (KL) tahun ini bisa jebol, bila tidak ada larangan mobil murah mengonsumsi BBM subsidi. Chatib menyinggung masih banyaknya pengguna mobil mewah menggunakan BBM subsidi.

"Makanya saya sangat konsen tanya ke Pak Hidayat (Menperin) soal BBM subsidinya bagaimana," ujar Chatib dalam diskusi bertema menyongsosong peta baru kebijakan ekonomi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/4/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Chatib memang telah menyurati Hidayat untuk menagih janjinya yang akan mengeluarkan aturan larangan mobil murah ini memakai BBM subsidi.

Pemerintah khawatir, bila tidak ada tindakan tegas, maka impor BBM bakal terus naik. Sehingga transaksi berjalan bakal terancam defisit dalam seperti tahun lalu.

"Kita harus turunkan impor BBM, tapi saya khawatir salah satunya adalah konsumsi BBM itu agak terlalu tinggi," kata Chatib.

Apalagi menurut Chatib, penjualan mobil murah terus meningkat. Bagaimana tidak, sebab harga yang ditawarkan sangat menarik masyarakat untuk membelinya.

"Kan ini dengan LCGC yang terjadi dengan jumlah mobil yang dijual naik. Kalau tidak ada kebijakan untuk mengatur konsumsi BBM subsidi, kan bisa naik (volume)," paparnya.

Diketahui pada Februari 2014, impor BBM tercatat mencapai 1,06 juta ton atau senilai US$ 1,13 miliar. Dibandingkan bulan sebelumnya, impor BBM turun cukup tipis. Tercatat di bulan Januari impor BBM 1,2 juta ton atau senilai US$ 1,3 miliar.

Meskipun demikian, Chatib mengakui ada tambahan penerimaan pajak dari LCGC. Karena penerimaan perusahaan akan meningkat dan membuat setoran pajak badan juga ikut naik.

"Kalau penjualan naik. Sehingga mau tidak mau revenue dari perusahaannya naik, nah berarti kan PPN-nya juga naik. Itu Satu. Kemudian pemerintah akan mendapat income dari corporate tax. Jadi dari segi pajak itu cancel out. Tapi yang paling penting itu BBM-nya bagaimana," terang Chatib.

(mkl/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads