.webp)
Banyak pihak seperti Bank Dunia, Asian Develompent Bank, hingga para pengusaha dalam negeri, meminta pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, karena tidak tepat sasaran dan membebani ekonomi Indonesia. Namun Pemerintah nampaknya lebih memilih untuk mengendalikan BBM subsidi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, konsentrasi utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar kuota BBM subsidi yang ditetapkan APBN 2014 sebanyak 48 juta kilo liter (KL) tidak terlampaui, sebelum mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi.
"Saya lebih cenderung pengendalian habis-habisan, supaya tidak lebih 48 juta KL. Kenaikan atau tidak belum ada pembicaraan, sekarang pengendalian," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat (11/4/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kita serahkan ke KESDM, bagaimana pengendalian dilakukan," ujarnya.
Hatta mengingatkan, inti dari pengendalian konsumsi adalah agar anggaran yang disediakan dalam APBN tidak melewati pagu. Pada 2014 anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 210,7 juta.
Selain dari volume, ancaman lainnya memang datang dari nilai tukar yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah masih bergerak jauh dari asumsi makro pada APBN yang diasumsikan Rp 10.500/US$.
"Meski volume sudah dijaga, tapi kurs melemah itu juga membuat anggaran akan melonjak," sebut Hatta.
Anggaran subsidi BBM akan menentukan kesehatan fiskal dari APBN. Bila lonjakan anggaran terlalu besar, sementara penerimaan negara turun, maka akan memperlebar defisit anggaran.
"Kita harus bisa menjaga defisit kita tetap di bawah 3%. Itu memberikan sinyal yang tidak baik," tutupnya.
(mkl/rrd)
