Kepala Bappenas: Siapapun Presidennya, PR Terbesarnya Subsidi BBM

Jakarta - Tahun ini Indonesia memasuki babak baru untuk pemilihan Presiden periode 2014-2019. Presiden baru nanti memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR), dan yang terbesar adalah tingginya subsidi BBM.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menjelaskan, ada dua PR besar yang harus dituntaskan presiden baru, yakni menciptakan stabilitas ekonomi makro dan menyelesaikan ketergantungan Indonesia terhadap subsidi BBM. Hal ini tidak bisa dihindari oleh presiden yang baru.

"Persoalan sama, walaupun presidennya siapa. Itu PR terbesar. Agenda yang harus ditangani adalah stabilitas ekonomi makro dan subsidi energi," kata Armida saat diskusi di Kantor Bappenas, Jalan Taman Surapati, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2014).

Untuk subsidi BBM, presiden baru harus berani menghentikan subsidi yang mencapai ratusan triliun ini. Armida menilai, subsidi BBM tidak tepat, karena dinikmati pengguna mobil pribadi. Akibatnya, subsidi terus membengkak karena harga terlalu murah.

"Diberi premium. Dia nggak tepat sasaran. Di mana-mana masa kendaraan pribadi disubsidi. Subsidi itu seharusnya ke kendaraan niaga dan transportasi umum. Ini harus diselesaikan," sebutnya.

Sementara untuk stabilitas ekonomi makro, presiden yang baru harus menjaga defisit transaksi berjalan atau current account defisit di bawah 2,5%.

"Stabilitas makro itu transaksi berjalan kita kan defisit. Arus dana asing sangat rentan karena ada tapering off (pengurangan stimulus bank sentral) Amerika. Supaya nggak berisiko, transaksi berjalan nggak boleh lebih dari 2%. Begitu dana asing nggak masuk, kita jebol," jelasnya.

Defisit transaksi berjalan terbesar saat ini disumbang karena impor BBM bersubsidi. Sehingga untuk menyelesaikan ketergantungan terhadap BBM bersubsidi, maka pemerintahan yang baru perlu meningkatkan produksi dan pengolahan minyak di tanah air, dengan jalan membangun kilang minyak baru.

"Investasi kilang dan diversifikasi energi," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Armida menambahkan, meski Presiden baru tidak bisa keluar dari 2 PR besar, namun presiden terpilih juga tidak bisa mengutak-utik program nasional yang telah diatur di dalam undang-undang. Seperti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Program lainnya yang tidak bisa diganggu adalah program rutin yang ada di Kementerian/Lembaga. Di antaranya perawatan dan peningkatan kapasitas jalan.

"Rutin umpamanya infrastuktur misal maintanance jalan nasional. Itu isitilah preservasi. Peningkatan kapasitas jalan nasional. Itu otomatis. Mau siapa presidennya," jelasnya.

(feb/dnl)