Wamen ESDM Minta Daerah Segera Lakukan Pembatasan BBM Subsidi

Jakarta - Jatah bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dipatok dalam APBN 2014 sebanyak 48 juta kilo liter (KL) nampaknya tidak akan cukup sampai akhir tahun. Maka itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi.

"Kuota BBM subsidi kita kan tahun ini cuma dibatasi 48 juta KL, agar tidak lewat perlu dilakukan pengendalian BBM subsidi," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo ditemui JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Susilo mengungkapkan, untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM subsidi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah meminta agar pemerintah daerah segera melakukan program pembatasan konsumsi.

Dia mengatakan, pemerintah daerah memiliki kuasa penuh terhadap kebijakan BBM subsidi di daerahnya. Setiap tahun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan jatah BBM subsidi masing-masing daerah.

Program pembatasan di daerah pun bisa dengan berbagai cara. Contohnya wacana yang pernah utarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapuskan BBM subsidi.

"Itu terserah mau diapakan, misalnya Senin hanya mobil warna merah yang boleh beli BBM subsidi, Selasa mobil biru dan seterusnya, cuma kalau menghapuskan BBM subsidi tentu tidak bisa," katanya.

Langkah kedua, lanjut Susilo, adalah memberlakukan kewajiban pembelian BBM subsidi dengan cara non tunai. "Ini akan segera kita berlakukan. Kapan? Ya sabar, secepatnya, kalian wartawan mesti tidak sabar, tunggulah," tukasnya.

(hds/hds)