.webp)
Kedua BUMN energi tersebut pada hari ini menyepakati pembelian uap dan listrik panas bumi di harga 8,4 sen-11 sen per kwh.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, proses hingga terjadinya kesepakatan ini memang cukup panjang. Sampai 2013 lalu, Menteri BUMN Dahlan Dahlan Iskan mempertemukannya dengan Direktur Hulu Pertamina M Husen.
"Ceritanya panjang sekali dari tahun lalu. Saya ingat. Sampai Pak Husen (Direktur Hulu Pertamina) ikut mengurus. Saya diminta semobil oleh Pak Dahlan dengan beliau untuk membahas ini. Jadi memang panjang," ungkap Nur di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Nur mengakui banyaknya hambatan yang dilalui oleh kedua BUMN. Salah satunya adalah izin dari setiap lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama hingga dapat terealisasi.
"Kita untuk membangun PLTP itu butuh perizinan. Itu yang paling sulit," jelasnya.
Dari Heads of Agreement (HoA) atau pokok perjanjian itu nantinya akan masuk ke tahap penyusunan amendemen Power Purchase Agreement (PPA) setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan diverifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Nur, ini adalah tahapan yang sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan listrik dari energi alternatif panas bumi. Diharapkan PLTP dapat memulai operasional sesuai target yang sudah direncanakan.
"Intinya PLTP bisa seperti yang ditargetkan. Masing-masing ada hambatan dan kita lalui. Baik dari PLN dan Pertamina. Kita berdua yang paling dalam tahunya masalah ini dan bagaimana melaluinya," ujarnya.
Usai penandatanganan, Nur Pamudji langsung menghubungi Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia melaporkan bahwa sudah ada progres dari perjanjian tersebut.
"Saya mau langsung SMS Pak Dahlan. Ini berita bagus. Soalnya seminggu yang lalu sudah diingatkan, minggu ini harus beres," terang Nur.
Dahlan memang sempat memberi ultimatum kepada direksi kedua BUMN ini agar segera diperoleh kesepakatan minggu ini. Bila tidak ada sanksi yang bakal dikenakan.
(mkl/dnl)
