.webp)
Molornya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah memperkuat potensi krisis listrik di Jawa tahun 2017. PLTU Batang memiliki kapasitas 2 x 1000 megawatt dengan porsi 30% dari kebutuhan Jawa 3 tahun mendatang.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan langkah utama untuk pemenuhan tersebut hanya dengan mempercepat proyek PLTU Batang. Sementara dimungkinkan baru bisa beroperasi tahun 2019 atau molor selama 2 tahun dari target.
"Karena PLTU Batang pasok 30% kebutuhan Jawa. Kalau ini tidak terpasok pada 2017-2018 akan ada defisit di Jawa yang belum ada alternatif karena ini yang tercepat dibangun," ungkap Hatta usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Jumat (25/4/2014)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tidak boleh gagal, saya nggak mengandai-ngandai kalau nggak selesai," sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Persero Nur Pamudji memastikan terjadinya krisis listrik tersebut. Karena kebutuhan listrik akan meningkat drastis.
"Ya kalau proyek Batang ini tertunda, akan bisa menimbulkan krisis listrik. Bukan hanya PLTU Batang, semua proyek listrik yang tertunda bisa menimbulkan krisis listrik di masa mendatang," ujar Nur.
Untuk itu, PLTU Batang harus diupayakan lebih cepat penyelesaiannya. Meskipun dimungkinkan dapat beroperasi pada tahun 2019.
"Sederhana saja, pembangkit listrik tidak cukup, maka terjadi krisis listrik. Oleh karena itu, pembangunan harus diupayakan on time dengan berbagai cara yang benar. Penyediaan pasokan untuk masa depan harus diupayakan on time," paparnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, ancaman krisis listrik karena PLN tidak mampu menyediakan tambahan listrik setiap tahunnya sebesar 5.000 MW.
Dari kemampuannya, yang bisa dipenuhi PLN hanya sekitar 4.000 MW per tahun. Artinya ada defisit listrik 1.000 MW per tahun. Untuk itu diperlukan beberapa pembangkit listrik baru. (mkl/ang)
