.webp)
Padahal pembangkit listrik berkapasitas 2x 1.000 megawatt tersebut merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) pertama di Indonesia. Proyek ini menggandeng Japan Bank For International Cooperation (JBIC) sebagai pihak swasta.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai citra investasi untuk Indonesia bisa terganggu bila proyek ini gagal. Apalagi dengan nilainya yang mencapai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 40 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Chatib Basri juga mengutarakan hal yang senada. Sehingga harus diupayakan selesai, terutama lahan yang menjadi kendala terbesar.
"Makanya diupayakan supaya bisa selesai, masih ada persoalan dengan lahan. Mudah-mudahan bisa selesai. Sekarang bersama Menko Perekonomian, BKPM. Kita berharap biar itu bisa jalan. Karena itu penting," kata Chatib di kantornya.
Menurutnya pemerintah akan mempersiapkan solusi untuk penanganan ini. Khususnya dari ancaman krisis listrik yang akan melanda Jawa pada tahun 2017, karena meningkatnya kebutuhan. "Nanti dicariin solusinya," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe di sela-sela KTT APEC, Nusa Dua Bali. PM Jepang tersebut mengeluhkan soal mandeknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah.
Masalahnya masih berkutat pada persoalan lahan yang belum dibebaskan sebesar 29 hektar dari total 192 hektar. Itu merupakan area utama dari pembangunan PLTU yang merupakan pusat turbin.
(mkl/hen)
