Ini 2 Opsi Mengurangi Subsidi BBM untuk Presiden Baru

Jakarta -

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan dua opsi kepada presiden baru Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM yang jumlahnya ratusan triliun rupiah.

Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna mengatakan, saat ini impor BBM yang dilakukan Indonesia sudah sangat tinggi sehingga subsidi makin berat, dan tahun ini mencapai Rp 210 triliun.

Opsi pertama yang disodorkan Bappenas untuk presiden baru nanti adalah dengan memberikan subsidi tetap dalam tiap liter bensin subsidi. Jadi, harga BBM subsidi akan bergerak mengikuti pergerakan harga perekonomian. Misalnya harga premium tanpa subsidi Rp 10.000/liter, dan subsidi yang diberikan Rp 3.000/liter. Jadi bila harga premium tanpa subsisi bergerak, subsidi tetap Rp 3.000 dan harga di SPBU bakal berubah-ubah.

"Sekarang yang mengkaji (subsidi BBM tetap) tempatnya di DEN (Dewan Energi Nasional), terus Kementerian Keuangan juga mengkaji, paling baik kan reform semuanya, keuangan, BKF (Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu) lagi ngerjain itu. Kan ini akan bergerak terus, impor kita tinggi, opsi itu enggak akan baik bila volatilitas (harga BBM) tinggi," tutur Monty di sela acara Musrenbangnas, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Sementara opsi kedua adalah menaikkan harga BBM subsidi secara berkala setiap 6 bulan sekali, sehingga nantinya harga BBM subsidi mencapai harga keekonomian dan tidak disubsidi lagi.

Dari kedua opsi tersebut, presiden baru bisa memilih langkah apa yang tepat. Termasuk waktu untuk pelaksanaannya. "Jadi ini disodorkan ke presiden baru mungkin secara medium term atau jangka pendek. jadi kita belum pasti. Presiden baru yang tentukan," terang Monty.

Subsidi BBM memang menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Karena anggaran yang besar pada setiap tahunnya membuat fiskal menjadi kurang sehat. Apalagi ada ancaman anggaran akan melonjak.

Dampak dari BBM subsidi selain itu juga pada impor yang semakin besar. Sehingga membuat neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan menjadi defisit.

"Maka dari itu subsidi BBM harus disempurnakan. Presiden baru tinggal milih. Kita sudah sampaikan. Penghematan subsidi pasti diarahkan ke infrastruktur," terangnya.

(dnl/hds)