Jokowi Ingin Hapus Subsidi BBM dalam 4 Tahun, BPH Migas: Itu Berani

Jakarta - Ide Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga menjadi calon presiden soal penghapusan subsidi BBM dalam 4 tahun dinilai berani. Ide Jokowi didukung penuh oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Itu gagasan yang positif, kami dukung itu, dan sudah lama kita tunggu-tunggu ada pemimpin yang berani mengambil keputusan seperti itu," kata Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah dihubungi detikFinance, Rabu (30/4/2014).

Fanshurullah mengatakan, gagasan-gagasan seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali, namun tidak ada yang terealisasi sama sekali.

"Gagasan menghapuskan BBM subsidi ini sudah banyak, ada yang mau pengendalian (RFID), ada puasa BBM Senin-Kamis, melarang mobil mewah pakai BBM subsidi, tapi nggak jalan-jalan. Karena pimpinan level atasnya tidak ada yang berani. Kita butuh yang berani, berani mengambil kebijakan yang tidak populis demi rakyat, walau harus dihujat rakyat," tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi yang merupakan calon presiden dari PDIP ini mengatakan anggaran subsidi BBM sudah terlalu besar. Pada tahun 2014 anggarannya sudah mencapai Rp 210,7 triliun. Sementara yang menerima subsidi, bukanlah yang berhak dampaknya membuat guncangan ekonomi dan sosial.

Menurutnya anggaran sebesar itu, diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan kalangan yang membutuhkan misalnya seperti petani dan nelayan.

"Ya guncangan ekonomi sosial alasannya. Tetapi harus dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," terangnya.

Ia menghitung besaran angka kenaikan harga BBM subsidi per tahun, dihitung dari selisih harga BBM yang disubsidi dengan harga keekonomian dibagi selama 4 tahun. Sehingga pada tahun kelima, pemerintah tidak perlu sediakan anggaran untuk BBM bersubsidi.

(rrd/dnl)