Kalau BBM Subsidi di DKI Dihapus, Negara Hemat Rp 30 Triliun

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengurangi jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk wilayah DKI Jakarta untuk premium dikurangi 2,1% dan solar subsidi dikurangi 13%. Hal ini menyikapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menghapuskan BBM subsidi.

"Kuota BBM subsidi DKI Jakarta sekitar 3 juta kiloliter (KL) lebih, jika BBM subsidi dihapus di DKI Jakarta, maka akan membuat negara dapat menghemat Rp 30 triliun per tahun," kata Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa kepada detikFinance, Jumat (2/5/2014).

Ia mengungkapkan, Rp 30 triliun tersebut berdasarkan perhitungan 3 juta KL x Rp 10.000 harga keekonomian per 1 liter BBM.

Walau nantinya akan ada serbuan para pemilik kendaraan yang mengisi BBM subsidi di daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Tangerang, dan lainnya, namun hal tersebut tidak akan berlangsung lama.

"Sampai kapan mereka mau ngisi ke Bogor dulu baru balik lagi ke Jakarta," ujarnya.

BPH Migas sangat mendukung rencana tersebut, sebagai bentuk dukungan tersebut, pihaknya telah mengurangi jatah BBM subsidi.

"Kuota DKI kita turunkan untuk merespons kebijakan Ahok (Basuki T Purnama) sebagai Wakil Gubernur, apalagi kalau betul-betul berani melarang BBM subsidi untuk ditiadakan di DKI. Kita tunggu taste of leadership untuk diuji coba di DKI Jakarta dulu, jika berhasil dapat menjadi contoh daerah lain melakukan hal serupa," tutupnya.

Seperti diketahui sebelumnya, jatah premium DKI Jakarta di 2013 sebanyak 2.213.720 kiloliter (KL), di 2014 ini dikurangi menjadi hanya 2.168.085 KL. Sedangkan untuk jatah solar subsidi, dari 905.316 KL di 2014 menjadi hanya 787.211 KL di 2014.

(rrd/dnl)