.webp)
Ide dari Jokowi adalah penghapusan subsidi BBM selama 4 tahun secara bertahap. Sampai pada akhirnya harga BBM bersubsidi mencapai keekonomian atau dapat dikatakan tidak lagi bersubsidi.
"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ungkap Jokowi.
Alasannya adalah anggaran subsidi BBM sudah terlalu besar. Pada tahun 2014 anggarannya sudah mencapai Rp 210,7 triliun. Sementara yang menerima subsidi, bukanlah yang berhak dampaknya membuat goncangan ekonomi dan sosial.
Menurutnya anggaran sebesar itu lebih baik diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan kalangan yang membutuhkan misalnya seperti petani dan nelayan.
"Tetapi harus dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," terangnya.
Gagasan ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Ada yang menilai kebijakan yang bagus, tapi sulit untuk direalisasikan. Berikut berbagai tanggapan soal gagasan penghapusan BBM bersubsidi, berdasarkan rangkuman detikFinance, Jumat (2/5/2014).
|
|
1. Watimpres Emil Salim
|
|
"Cabut itu subsidi BBM, tidak penting, lebih baik untuk insentif investor yang mau membangun wilayah Indonesia Timur, biar pembangunan merata tidak hanya Jawa," kata Emil.
Dia mencontohkan, saat ini investor malas mengembangkan wilayah Indonesia Timur karena tidak ada infrastruktur di sana.
"Subsidi BBM itu kasih insentif ke investor misalnya kargo, kalau kargo mereka kurang banyak, sisa biaya angkut bisa ditanggung pemerintah, sehingga banyak kapal pengirim logistik yang hilir mudik di sana, sekarang ini kan berangkan bawa barang balik kosong, kan rugi," ucapnya.
1. Watimpres Emil Salim
|
|
"Cabut itu subsidi BBM, tidak penting, lebih baik untuk insentif investor yang mau membangun wilayah Indonesia Timur, biar pembangunan merata tidak hanya Jawa," kata Emil.
Dia mencontohkan, saat ini investor malas mengembangkan wilayah Indonesia Timur karena tidak ada infrastruktur di sana.
"Subsidi BBM itu kasih insentif ke investor misalnya kargo, kalau kargo mereka kurang banyak, sisa biaya angkut bisa ditanggung pemerintah, sehingga banyak kapal pengirim logistik yang hilir mudik di sana, sekarang ini kan berangkan bawa barang balik kosong, kan rugi," ucapnya.
2. Menko Perekonomian Hatta Rajasa
|
|
"Bagus saja, memang roadmap kita kan seperti itu, pelan-pelan. Sebetulnya pemerintah kan ada roadmap itu," ungkap Hatta.
Dengan pengurangan subsidi BBM, menurutnya banyak anggaran yang bisa tersedia untuk hal-hal yang produktif. Seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan lainnya.
"Intinya mengalihkan subsidi dari yang tidak berhak kepada program perlindungan sosial yang lain, pembangunan infratsurktur perdesaan, dan sebagainya," kata Hatta.
Namun, Hatta menilai pengurangan subsidi BBM tidaklah mudah. Harus melewati proses pembahasan bersama DPR. Berdasarkan pengalaman, Hatta mengaku sulit hal itu akan disetujui oleh DPR.
"Iya, itu hanya memang kan tidak gampang di DPR. Kita kan sudah tahu semua," ujarnya.
2. Menko Perekonomian Hatta Rajasa
|
|
"Bagus saja, memang roadmap kita kan seperti itu, pelan-pelan. Sebetulnya pemerintah kan ada roadmap itu," ungkap Hatta.
Dengan pengurangan subsidi BBM, menurutnya banyak anggaran yang bisa tersedia untuk hal-hal yang produktif. Seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan lainnya.
"Intinya mengalihkan subsidi dari yang tidak berhak kepada program perlindungan sosial yang lain, pembangunan infratsurktur perdesaan, dan sebagainya," kata Hatta.
Namun, Hatta menilai pengurangan subsidi BBM tidaklah mudah. Harus melewati proses pembahasan bersama DPR. Berdasarkan pengalaman, Hatta mengaku sulit hal itu akan disetujui oleh DPR.
"Iya, itu hanya memang kan tidak gampang di DPR. Kita kan sudah tahu semua," ujarnya.
3. Menteri Keuangan Chatib Basri
|
|
"Menurut saya, tentunya hal itu harus dilakukan," kata Chatib
Chatib mengatakan ide tersebut sebenarnya sudah ada dalam Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014. Namun kenaikan harga BBM bersubsidi baru bisa terlaksana satu kali, yaitu pada 2013. "Sebetulnya dalam RPJMN begitu," ujarnya.
Menurutnya, pemerintahan mendatang bisa merealisasikan kebijakan tersebut agar fiskal bisa lebih sehat. Penghematan subsidi bisa dialokasikan untuk berbagai program yang lebih produktif.
Anggaran subsidi BBM 2014 ditetapkan sebesar Rp 210,7 triliun. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan asumsi kurs Rp 10.500 per dolar AS. Bila sampai akhir tahun rata-rata kurs adalah Rp 11.500 per dolar AS, maka anggaran subsidi BBM bisa menjadi sekitar Rp 240 triliun.
"Kalau deviasinya Rp 100, tambahan defisit US$ 300 juta. Kalau selisihnya Rp 1.000 kan US$ 3 miliar. Jadi ada tambahan defisit Rp 30 triliun," paparnya.
3. Menteri Keuangan Chatib Basri
|
|
"Menurut saya, tentunya hal itu harus dilakukan," kata Chatib
Chatib mengatakan ide tersebut sebenarnya sudah ada dalam Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014. Namun kenaikan harga BBM bersubsidi baru bisa terlaksana satu kali, yaitu pada 2013. "Sebetulnya dalam RPJMN begitu," ujarnya.
Menurutnya, pemerintahan mendatang bisa merealisasikan kebijakan tersebut agar fiskal bisa lebih sehat. Penghematan subsidi bisa dialokasikan untuk berbagai program yang lebih produktif.
Anggaran subsidi BBM 2014 ditetapkan sebesar Rp 210,7 triliun. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan asumsi kurs Rp 10.500 per dolar AS. Bila sampai akhir tahun rata-rata kurs adalah Rp 11.500 per dolar AS, maka anggaran subsidi BBM bisa menjadi sekitar Rp 240 triliun.
"Kalau deviasinya Rp 100, tambahan defisit US$ 300 juta. Kalau selisihnya Rp 1.000 kan US$ 3 miliar. Jadi ada tambahan defisit Rp 30 triliun," paparnya.
4. Menteri ESDM Jero Wacik
|
|
"Bagus! Kalau bisa bagus, menghapus subsidi bagus. Memang kita harus menurunkan subsidi, dari kemarin kita kan sudah berusaha menurunkan (subsidi)," kata Jero.
Sayang, ketika disinggung lebih lanjut perihal mungkinnya ide tersebut direalisasikan, Jero enggan berkomentar lebih lanjut. "Terserah pemerintahan baru. Silakan pemerintahan baru yang hitung, besarannya (besaran penurunan subsidi per tahun) mau berapa nanti silakan saja," jawab Jero.
Ditambahkan Jero, hingga akhir masa jabatannya sekaligus berakhirnya periode jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II), Kementerian ESDM tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi.
"Tidak ada, sampai akhir periode nanti tidak ada rencana kenaikan harga BBM. Kalau ada ide-ide itu (penghapusan subsisdi BBM), itu terserah pemerintah yang baru ya," ungkapnya.
4. Menteri ESDM Jero Wacik
|
|
"Bagus! Kalau bisa bagus, menghapus subsidi bagus. Memang kita harus menurunkan subsidi, dari kemarin kita kan sudah berusaha menurunkan (subsidi)," kata Jero.
Sayang, ketika disinggung lebih lanjut perihal mungkinnya ide tersebut direalisasikan, Jero enggan berkomentar lebih lanjut. "Terserah pemerintahan baru. Silakan pemerintahan baru yang hitung, besarannya (besaran penurunan subsidi per tahun) mau berapa nanti silakan saja," jawab Jero.
Ditambahkan Jero, hingga akhir masa jabatannya sekaligus berakhirnya periode jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II), Kementerian ESDM tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi.
"Tidak ada, sampai akhir periode nanti tidak ada rencana kenaikan harga BBM. Kalau ada ide-ide itu (penghapusan subsisdi BBM), itu terserah pemerintah yang baru ya," ungkapnya.
5. Wamenkeu Bambang Brodjonegoro
|
|
"Sudah ada di RPJMN yang kemarin, yang sekarang sudah habis. Nggak gampang," tegas Bambang.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah harus memiliki kajian yang lengkap beserta dampaknya. Kemudian pemerintah harus membahas bersama DPR.
Untuk pemerintahan mendatang, menurut Bambang, tetap harus melalui proses tersebut. Dia menilai memang perlu ada upaya untuk mengurangi subsidi. "Pengurangan itu harus dilakukan walau susah," ujarnya.
5. Wamenkeu Bambang Brodjonegoro
|
|
"Sudah ada di RPJMN yang kemarin, yang sekarang sudah habis. Nggak gampang," tegas Bambang.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah harus memiliki kajian yang lengkap beserta dampaknya. Kemudian pemerintah harus membahas bersama DPR.
Untuk pemerintahan mendatang, menurut Bambang, tetap harus melalui proses tersebut. Dia menilai memang perlu ada upaya untuk mengurangi subsidi. "Pengurangan itu harus dilakukan walau susah," ujarnya.
6. BPH Migas
|
|
"Itu gagasan yang positif, kami dukung itu, dan sudah lama kita tunggu-tunggu ada pemimpin yang berani mengambil keputusan seperti itu," kata Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah dihubungi detikFinance.
Fanshurullah mengatakan, gagasan-gagasan seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali, namun tidak ada yang terealisasi sama sekali.
"Gagasan menghapuskan BBM subsidi ini sudah banyak, ada yang mau pengendalian (RFID), ada puasa BBM Senin-Kamis, melarang mobil mewah pakai BBM subsidi, tapi nggak jalan-jalan. Karena pimpinan level atasnya tidak ada yang berani. Kita butuh yang berani, berani mengambil kebijakan yang tidak populis demi rakyat, walau harus dihujat rakyat," tutupnya.
6. BPH Migas
|
|
"Itu gagasan yang positif, kami dukung itu, dan sudah lama kita tunggu-tunggu ada pemimpin yang berani mengambil keputusan seperti itu," kata Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah dihubungi detikFinance.
Fanshurullah mengatakan, gagasan-gagasan seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali, namun tidak ada yang terealisasi sama sekali.
"Gagasan menghapuskan BBM subsidi ini sudah banyak, ada yang mau pengendalian (RFID), ada puasa BBM Senin-Kamis, melarang mobil mewah pakai BBM subsidi, tapi nggak jalan-jalan. Karena pimpinan level atasnya tidak ada yang berani. Kita butuh yang berani, berani mengambil kebijakan yang tidak populis demi rakyat, walau harus dihujat rakyat," tutupnya.
7. Pengusaha SPBU
|
|
Hitungannya, jika saat ini harga BBM keekonomian sekitar Rp 11.000/liter dengan asumsi tak ada perubahan harga maka ada kenaikan harga Rp 4.500/liter selama 4 tahun, dengan asumsi harga jual BBM (premium) di SPBU saat ini Rp 6.500/liter.
"Ada kenaikan sedikitnya Rp 4.000 selama 4 tahun, atau setara Rp 1.000 per tahun," kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi kepada detikFinance.
Menurut perhitungannya, dengan kenaikan harga Rp 1.000/liter/tahun maka ada penghematan subsidi BBM sekitar 15% atau setara Rp 30 triliun/tahun. "Kalau dalam 4 tahun ada penghematan Rp 120 triliun," katanya.
Eri menilai gagasan yang disampaikan Jokowi sangat positif terutama bagi pelaku usaha di bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dengan kenaikan harga bertahap maka pengusaha SPBU bisa menyusun rencana bisnisnya dengan tepat.
"Itu bagus, sehingga tak ada orang spekulasi, sehingga ada kepastian berapa per tahun minimal. Orang akan memprediksi, pengusaha harus punya perencanaan ke depan," katanya.
Selain itu, adanya penghapusan BBM subsidi akan mendorong bisnis hilir ritel BBM di Indonesia. Semakin harga BBM mendekati keekonomian, maka pangsa pasar SPBU non Pertamina makin besar atau menjadi insentif tersendiri bagi SPBU asing seperti Shell, Total, dan lainnya.
"Sekarang saja Shell sudah punya 80 SPBU, apalagi kalau harga BBM sudah keekonomian," katanya.
Ia juga mengusulkan agar rencana penghapusan BBM subsidi harus dipayungi hukum yang lebih tinggi, misalnya Undang-undang (UU) APBN.
7. Pengusaha SPBU
|
|
Hitungannya, jika saat ini harga BBM keekonomian sekitar Rp 11.000/liter dengan asumsi tak ada perubahan harga maka ada kenaikan harga Rp 4.500/liter selama 4 tahun, dengan asumsi harga jual BBM (premium) di SPBU saat ini Rp 6.500/liter.
"Ada kenaikan sedikitnya Rp 4.000 selama 4 tahun, atau setara Rp 1.000 per tahun," kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi kepada detikFinance.
Menurut perhitungannya, dengan kenaikan harga Rp 1.000/liter/tahun maka ada penghematan subsidi BBM sekitar 15% atau setara Rp 30 triliun/tahun. "Kalau dalam 4 tahun ada penghematan Rp 120 triliun," katanya.
Eri menilai gagasan yang disampaikan Jokowi sangat positif terutama bagi pelaku usaha di bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dengan kenaikan harga bertahap maka pengusaha SPBU bisa menyusun rencana bisnisnya dengan tepat.
"Itu bagus, sehingga tak ada orang spekulasi, sehingga ada kepastian berapa per tahun minimal. Orang akan memprediksi, pengusaha harus punya perencanaan ke depan," katanya.
Selain itu, adanya penghapusan BBM subsidi akan mendorong bisnis hilir ritel BBM di Indonesia. Semakin harga BBM mendekati keekonomian, maka pangsa pasar SPBU non Pertamina makin besar atau menjadi insentif tersendiri bagi SPBU asing seperti Shell, Total, dan lainnya.
"Sekarang saja Shell sudah punya 80 SPBU, apalagi kalau harga BBM sudah keekonomian," katanya.
Ia juga mengusulkan agar rencana penghapusan BBM subsidi harus dipayungi hukum yang lebih tinggi, misalnya Undang-undang (UU) APBN.
8. Menteri BUMN Dahlan Iskan
|
|
"Saya pikir empat tahun subsidi setelah itu tidak, itu rasional ide Pak Jokowi," kata Dahlan usai bertemu grup band Slank di Jalan Potlot kemarin.
Meski begitu, Dahlan menyatakan dirinya punya terobosan untuk menekan subsidi BBM yang tinggi ini. Caranya adalah, dengan menggenjot penggunaan bahan bakar gas (BBG) dan penggunaan mobil listrik.
"Kalau saya gas alam dan mobil listrik. Misal subsidi BBM kita Rp 20 triliun disisihkan 5 triliun untuk kemaslahatan saya kira gas alam dapat digunakan untuk kendaraan saya, kita bisa melakukan itu," jelas Dahlan.
8. Menteri BUMN Dahlan Iskan
|
|
"Saya pikir empat tahun subsidi setelah itu tidak, itu rasional ide Pak Jokowi," kata Dahlan usai bertemu grup band Slank di Jalan Potlot kemarin.
Meski begitu, Dahlan menyatakan dirinya punya terobosan untuk menekan subsidi BBM yang tinggi ini. Caranya adalah, dengan menggenjot penggunaan bahan bakar gas (BBG) dan penggunaan mobil listrik.
"Kalau saya gas alam dan mobil listrik. Misal subsidi BBM kita Rp 20 triliun disisihkan 5 triliun untuk kemaslahatan saya kira gas alam dapat digunakan untuk kendaraan saya, kita bisa melakukan itu," jelas Dahlan.
Halaman 2 dari 18
