Presiden Baru Harus Berani Hapus Subsidi BBM

Jakarta - Sudah jadi rahasia umum, sebagian besar atau 80% subsidi BBM dinikmati oleh orang yang mampu. Tahun lalu total subsidi BBM Rp 200 triliun lebih. Presiden baru nanti harus berani hapus subsidi yang tidak produktif dan salah sasaran ini.

Sejauh ini, calon presiden (capres) yang sudah berencana menghapus subsidi BBM adalah Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bakal menghapus subsidi BBM dalam 4 tahun.

Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mendukung rencana Jokowi ini. Bahkan menurutnya, sejak 5 tahun lalu, harusnya subsidi BBM ini sudah dihapuskan.

"Bagus itu (rencana Jokowi). Malah itu yang seharusnya dilakukan sejak 5 tahun lalau," kata Djoko saat dihubungi detikFinance, (3/5/2014).

Rencana penghapusan subsidi BBM menurut Djoko adalah langkah yang berani, dan merupakan sebuah kemajuan yang baik bagi jalannya roda perekonomian di Indonesia.

"Kepemimpinan nasional 2015-2019 harus berani tidak populer dengan meniadakan subsidi BBM. Jangan mengulang sejarah, pemerintah yang sekarang ini gagal mengendalikan subsidi BBM. Bukannya mengurangi malah bikin tambah boros," kata dia.

Agar rencana penghapusan subsidi BBM yang digagas Jokowi dapat terealisasi, Djoko menyarankan agar siapapun pemerintah di masa depan dapat menyelaraskan berbagai kebijakan terkait pemanfaatan energi.

"Jangan seperti sekarang Presiden SBY kelabakan sendiri. Mau melarang mobil murah (LCGC/Low Cost Green Car) pakai BBM subsidi aturannya nggak ada. Ini kan karena nggak sinkron," pungkas dia.

Sepanjang tahun 2013, bisa dikatakan pemerintah tidak berhasil menjalankan program pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Indikatornya, kuota subsidi BBM yang telah ditambah 4 juta kilo liter, hingga secara total menjadi 44,04 juta kilo liter (KL), tetap tidak cukup dan kembali jebol.

Sejumlah program dari mulai pelarangan mobil mewah menggunakan BBM subsidi, hingga peralihan penggunaan sumber energi ke sumber energi baru terbarukan (EBT) pun tidak berjalan.

Kondisi semakin buruk dengan lahirnya era LCGC yang nyata-nyata membuat konsumsi BBM subsidi jenis premium kian boros. "Lha iya, wong aturannya nggak ada, siapa yang mau larang LCGC pakai premium," pungkas Djoko.

Sebelumnya, pengusaha muda Sandiaga Uno mengatakan, dunia usaha mengharapkan presiden yang baru terpilih di 2014 harus berani menghapus subsidi BBM.

"Jadi presiden yang baru, siapapun yang terpilih, harus berani dan mempunyai kekuatan untuk menghapuskan subsidi BBM, jadi bukan hanya menaikkan harganya tapi dihapuskan, tidak ada lagi subsidi BBM," kata Sandi.

Menurutnya, persoalan besar bangsa ini adalah besarnya subsidi untuk BBM, tetapi manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh orang kaya dan mampu.

"Kita ada gajah yang harus disingkirkan, subsidi BBM, besar sekali anggarannya tapi subsidi itu larinya salah tempat. Presiden yang baru harus berani ngomong ke rakyat, rakyatku dengan terpaksa subsidi BBM dihapus, tetapi bagi rakyat miskin akan ada bantuan langsung tunai dan sebagian lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Itu lebih baik," ungkap Sandi.

(dnl/dnl)