Subsidi BBM Harus Dikurangi, Ini Penjelasan Dewan Energi

Jakarta - Anggaran Rp 200 triliun lebih menguap untuk subsidi BBM yang sekitar 77% dinikmati orang mampu. Saatnya subsidi ini dikurangi, bahkan dihapus untuk dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur demi pemerataan ekonomi.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, gagasan untuk menghapuskan subsidi (BBM) harus dibarengi dengan strategi pengalihan subsidi yang terukur.

"Kalau subsidi BBM-nya dihapus, terus duitnya untuk apa? Harus jelas peruntukannya supaya masyarakat mengerti," kata Tumiran saat dihubungi detikFinance, Sabtu (3/5/2014).

Tumiran menjelaskan, ada baiknya anggaran subsidi dikurangi bertahap, dan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Praktisnya misalnya, tahun 2015 subsidi BBM dikurangi Rp 100 triliun, dananya untuk bangun pembangkit listrik, itu bisa dapat 5 gigawatt itu kan akan lebih berguna. Atau untuk infrastruktur lain," kata dia.

Pengalihan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur, lanjut Tumiran, juga dimaksudkan untuk menjamin pemerataan tersedianya BBM di seluruh Indonesia dengan harga keekonomian yang lebih merata.

"Jangan sampai cuma di pulau Jawa enak-enakan dapat BBM murah, sementara yang di Papua, Kalimantan, mereka harus bayar mahal," tambahnya.

Untuk menjamin pemerataan pembangunan ketersediaan energi, lanjut dia, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jumlah kilang BBM dan dengan pembangunan yang tersebar di berbagai daerah luar Jawa.

"Bisa itu kita bangun kilang. Biar merata pembangunannya di daerah-daerah. Kalau infrastrukturnya tersedia, rakyat yang berkorban subsidinya dikurangi merasakan juga ada hasilnya," tutur dia.

Tumiran mengatakan, hingga tahun 2025, pertumbuhan kebutuhan BBM nasional diperkirakan sebesar 2-2,5 kali lipat dari kebutuhan saat ini. Artinya, hingga jangka waktu tersebut dibutuhkan kilang baru yang jumlah kapasitasnya paling minim sama atau 1,5 dengan kapasitas terpasang saat ini.

"Tahun 2025 sekurang-kurangnya kita harus punya kilang baru 1,5 kali dari kapasitas sekarang. Misalnya sekarang kapasitas 1 juta barel, ke depan harus tambah 1,5 juta barel lagi yang baru, jadi total harus 2,5 juta barel. Kita nggak mungkin bergantung pada asing terus (impor BBM)," pungkas dia.

Sebelumnya, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, gagasannya untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap dalam 4 tahun.

Sepanjang 2013, tercatat subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah telah menembus angka yang cukup fantastis, yakni lebih dari Rp 220 triliun.

(dnl/dnl)