Presiden Baru Perlu Kurangi Subsidi BBM Secara Bertahap

Jakarta - Presiden baru memiliki tugas penting, yaitu mengatasi masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dua rekomendasi yang sudah ditawarkan adalah pengurangan subsidi secara bertahap setiap dan skema subsidi tetap.

"Paling penting adalah bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini adalah urgent," tegas Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Montty Girianna kepada detikFinance, Jumat (9/5/2014).

Kajian reformasi subsidi BBM, lanjut Montty, sudah tersedia. Namun karena banyak faktor, kebijakan itu tak kunjung teralisasi. Salah satunya adalah penolakan dari masyarakat.

Oleh karena itu, presiden baru nantinya perlu meyakinkan masyarakat. "Kebijakan merupakan collective action kita bersama. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus menghemat. Pemerintah harus sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat, harus disiapkan, pemerintah baru harus punya strategi untuk itu," papar Montty.

Dari sosialisasi tersebut, nantinya dapat diukur soal kesiapan masyarakat. Dengan begitu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan presiden seharusnya sudah dapat menghapus subsidi BBM.

"Saat masyarakat siap, kita harus kurangi sedikit-sedikit. Kalau bisa dalam 5 tahun yang akan datang hilang," kata Montty.

Selama ini, sebagian besar subsidi ternyata tidak tepat sasaran. Penerima subsidi banyak yang merupakan masyarakat menengah-atas.

Setiap tahun negara mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk belanja subsidi. Untuk tahun ini saja, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun.

(mkl/hds)