Soal Subsidi BBM, Wamenkeu: Paling Bagus Nggak Ada

Jakarta - Besarnya belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) setiap tahunnya telah menyandera APBN. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai harusnya tidak ada lagi subsidi untuk BBM.

"Paling bagus memang nggak ada subsidi (BBM) sama sekali," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Belanja subsidi tahun ini mencapai Rp 333,7 triliun, dengan porsi terbesar adalah subsidi energi yaitu Rp 282,1 triliun. Meliputi BBM Rp 210,7 triliun dan listrik Rp 71,4 triliun.

Bambang mengatakan dengan porsi subsidi sebesar itu, pemerintah akan sulit mengoptimalkan APBN untuk hal-hal yang bersifat produktif. Misalnya belanja infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.

"Jangan sampai anggaran kita tersandera oleh pengeluaran yang nggak bisa dikontrol. Kalau belanja tidak terkendali bisa bahaya untuk anggaran," jelasnya.

Bambang menambahkan, fokus pemerintah untuk saat ini adalah pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi yang dijatah 48 juta kiloliter (KL).

"Kita nggak mau volume 48 juta KL itu lewat. Itu dijaga supaya subsidi tidak berlebihan," tegasnya.

Namun, pemerintah masih bisa melakukan APBN-P untuk menyelamatkan anggaran. "Lihat nanti di APBN-P, semua bisa terjadi, perubahan-perubahan," kata Bambang.

(mkl/hds)