Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM, Ini Alasannya

Jakarta - Pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berharap presiden yang baru berani menaikkan harga BBM subsidi. Badan yang mengawasi BBM subsidi ini mengungkapkan subsidi BBM sudah mencapai Rp 200 triliun per tahun sehingga membebani keuangan negara.

"Presiden yang baru harus fokus juga sama BBM subsidi, kalau bisa BBM subsidi dicabut, atau kalau perlu dinaikkan harganya biar makin kecil disparitas harganya," ucap Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim ditemui detikFinance di kantornya akhir pekan lalu.

Ibrahim mengungkapkan, pasalnya jika dibiarkan maka BBM subsidi akan makin membebani keuangan negara. "BBM subsidi itu racun," tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini ketahanan energi Indonesia sangat rapuh, mulai dari kilang minyak Indonesia yang sudah tua, sementara produksinya hanya 1 juta kilo liter per hari tetapi kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,5 juta kilo liter per hari. Tidak hanya itu, tangki-tangki BBM di depo Pertamina sebagian besar berumur lebih dari 20 tahun.

"Ratusan triliun kita habiskan hanya untuk dibakar saja, sementara kita biarkan ketahanan energi kita rapuh," katanya.

Menurutnya, jika anggaran subsidi BBM tersebut dialihkan sebagian untuk meningkatkan ketahanan energi, mulai dari membangun kilang, depo BBM, SPBU dan lainnya, sehingga kebutuhan energi khususnya BBM masyarakat Indonesia dapat terpenuhi.

"Pemerintah itu tugasnya wajib menyediakan energi, bukan BBM subsidi. Katanya mau bangun kilang tapi nggak jadi-jadi katanya uangnya nggak cukup, bangun depo minyak anggarannya belum cukup, jangan bilang tidak ada. Coba naikkan harga BBM Rp 1.000/liter setahun kita bisa hemat Rp 48 triliun, uangnya buat bangun infrastruktur," tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran BBM subsidi Rp 210,7 triliun dengan kuota sebanyak 48 juta kilo liter.

(rrd/hen)