Ekonom Ini Imbau Presiden Baru Selesaikan Masalah Subsidi BBM

Koalisi partai politik pengusung dua pasang calon presiden-wakil presiden telah terbentuk. Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung oleh PDi-P, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura. Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa disokong Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih berpendapat, kedua pasangan tersebut memiliki kapabilitas sebagai pemimpin.

"Apalagi kemudian ketika mereka sudah menyampaikan visi dan misi. Rupiah dan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) bisa menguat kalau Pilpres satu putaran karena ada kepastian. Saya kira pelaku pasar biasanya melihat kepastian, semakin kecil risiko semakin positif," terang dia kepada detikFinance di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/5/2014).



  
  

    

      

        

          


            
            

              
            
          
        
      
    
  
  

    SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
  
Lebih jauh Adiningsih menjelaskan, presiden baru diharapkan mampu menerapkan kebijakan yang tegas dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani keuangan negara. Paling tidak, opsi menaikkan harga BBM menjadi salah satu cara untuk bisa menekan beban anggaran.

"Pemerintah baru harus bisa mengatasi masalah domestik, masalah terbesar di subsidi BBM. Hasil studi kita, kalau kenaikan harga Rp 1.000-Rp 1.500 per liter itu mudah diterima masyarakat, yang penting dana dialihkan ke masyarakat juga seperti pendidikan, infrastuktur, logistik, irigasi, dan sebagainya. Kita bisa meningkatkan kemandirian supaya tidak tergantung luar negeri," paparnya.

Menurut Adiningsih, kedua pasang capres-cawapres tersebut punya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam perekonomian. "Indonesia banyak orang pintar dan punya kemampuan. Saya percaya sebenarnya kita punya, dengan demikian kekhawatiran bisa diatasi dan menjaga sistem stabilitas keuangan," jelas dia.