Ini Jurus Jokowi-JK Kurangi Subsidi BBM

Jakarta - Subsidi selama ini menjadi pos yang membebani anggaran negara. Tahun ini saja, lebih dari Rp 300 triliun harus disediakan pemerintah untuk membayar berbagai subsidi baik energi maupun non energi.

Oleh karena itu, reformasi pengelolaan subsidi sangat dibutuhkan agar beban anggaran negara bisa lebih ringan. Dalam hal ini, pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla punya langkahnya.

Hal tersebut tertuang dalam dokumen 'Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian' yang berisi visi dan misi Jokowi-JK.

"Sebagian besar konsumsi eneri di sektor transportasi berbasis energi mahal yaitu minyak bumi. Ini harus diimpor, sehingga kami berkomitmen untuk merancang strategi yang dapat mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murah," papar dokumen tersebut seperti dikutip Selasa (20/5/2014).

Untuk mengurangi subsidi, langkah pertama dari Jokowi-JK adalah melakukan transformasi sektor transportasi dari berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke yang berbasis gas.

Namun, lanjut dokumen ini, tidak terbangunnya infrastruktur gas menjadi kendala utama untuk memasoknya ke seluruh pelosok Indonesia. Kesalahan dalam perancangan tata kelola dan niaga gas membuat investasi di bidang ini jadi tidak menarik. Akibatnya, tidak ada pembangunan infrastruktur gas dalam 10 tahun terakhir.

"Pemerintahan kami akan mengubah strategi tata niaga gas dengan titik berat memberi insentif untuk membangun infrastrukturnya," sebut dokumen itu.

Kemudian langkah kedua adalah melakukan realokasi subsidi BBM ke penyediaan biofuel. "Realokasi subsidi ini akan memperbaiki keekonomian biofuel yang pada gilirannya meningkatkan gairah industri biofuel," tulis dokumen itu.

Jika dua langkah tersebut sukses diterapkan, Jokowi-JK juga sudah memperhitungkan dampaknya. Pengalihan 30% transportasi berbasis BBM akan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun.

(hds/dnl)