Prabowo dan Jokowi Janji Bangun Kilang Minyak, Ini Kata Pengamat

Jakarta - Para calon presiden-wakil presiden telah menyerahkan visi dan visi mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memberi judul visi dan misi mereka Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia. Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla menamai dokumen visi dan misi mereka sebagai Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian.

Salah satu poin dalam visi dan misi kedua pasangan ini adalah soal kemandirian energi. Keduanya sama-sama ingin pemerintah mendatang bisa membangun infrastruktur-infrastruktur energi, seperti kilang minyak.

Prabowo-Hatta menyebutkan, program mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME (pengganti elpiji), serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas.

Sementara Jokowi-JK menyatakan berkomitmen membangun infrastruktur migas seperti kilang minyak di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan nasional.

Komaidi, pengamat energi ReforMiner Institute, menilai mungkin saja pemerintahan baru nantinya bisa membangun kilang. Namun ini tergantung seberapa kuat kehendak si pucuk pimpinan.

"Di negara lain seperti Brasil atau Argentina yang kondisi fiskalnya hampir mirip dengan kita saja bisa membangun kilang. Jadi ini tergantung will-nya," kata Komaidi kala dihubungi detikFinance di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Komaidi sendiri tidak terlalu optimistis baik Prabowo maupun Jokowi mampu membangun kilang baru di masa pemerintahan mereka. "Mungkin peluangnya 50-50," ujarnya.

Soalnya, lanjut Komaidi, membangun kilang bukan urusan mudah. Pertama, bisnis kilang bukanlah sesuatu yang mendatangkan untung besar.

"Margin-nya tipis, mungkin sekitar 3-6%. Jauh dibandingkan bisnis migas lain lebih dari 10%. Jadi kalau tidak ada insentif dari pemerintah akan sulit," tutur Komaidi.

Di negara lain, tambah Komaidi, pemerintah bisa memberi insentif berupa pembebasan pajak sampai 15 tahun. Namun di Indonesia, ini agak sulit dilakukan karena terbentur ego sektoral.

"Ditjen pajak tentu ingin rapornya tetap bagus. Masing-masing institusi ingin menjaga KPI (Key Performance Indicator)," tegas Komaidi.

Faktor kedua, menurut Komaidi, adalah pendanaan. Jika mengandalkan APBN tentu sulit, karena ruang fiskal sudah begitu sempit. Apalagi pemerintah harus mengeluarkan dana sampai Rp 300 triliun untuk subsidi.

Namun hambatan ini bisa diatasi, yaitu dengan mengurangi anggaran subsidi. "Kalau subsidi dipotong 50% sudah dapat Rp 150 triliun. Dana sebesar itu bisa dipakai untuk membangun kilang dengan kapasitas yang cukup memadai," jelas Komaidi.

Solusi lain yang bisa dikedepankan agar bisa membangun kilang, demikian Komaidi, adalah dengan menggandeng swasta. Akan tetapi juga tidak mudah, apalagi dua capres-cawapres ini punya ageda nasionalisme yang tinggi.

"Semuanya maunya berdikari, mandiri. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita masih belum bisa membangun kilang sendiri," sebut Komaidi.

Oleh karena itu, kata Komaidi, perlu dicari jalan tengah. "Harus diingat bahwa APBN dan investasi domestik terbatas. Perlu ada kompromi, titik tengah, supaya kita bisa menikmati hasilnya yaitu punya kilang baru," tuturnya.

(hds/dnl)