Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengatakan, salah satu tantangan perusahaan migas saat ini terkait masalah hukum, yakni status kontrak dalam pengelolaan blok migas.
"Dalam 5 tahun ke depan ada 20 KKKS (kontraktor Kontrak Kerjasama) yang berakhir, ini membutuhkan kepastian diperpanjang atau tidak," ujar Lukman di The 38th IPA Convex 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (21/5/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada 20 kontrak KKKS yang akan berakhir ini memproduksikan minyak total 635.000 barel per hari dari produksi minyak sepanjang 2013 atau sekitar 30%, bahkan produksinya ini diperkirakan akan meningkat 61% dari produksi minyak nasional dalam jangka waktu 10 tahun ke depan," katanya.
Selain status kontrak, Lukman menambahkan, ada 2 regulasi yang penting bagi KKKS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
"Revisi undang-undang migas segera diselesaikan, karena penting bagi kami sebagai kepastian hukum dan investasi di industri migas nasional yang lebih baik," tutupnya.
Salah satu blok migas yang akan habis kontraknya adalah Blok Siak yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia dan Blok Mahakam dikelola Total E&P Indonesie. Status Siak saat ini sedang diproses akan diberikan ke PT Pertamina (Persero).
(rrd/dnl)
