Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, tidak mudah baginya untuk menentukan nasib kontrak blok minyak yang sudah dikelola lebih dari 30 tahun.
"Karena setiap mau memutuskan perpanjangan atau tidak suatu blok, itu ributnya minta ampun, apalagi di era demokrasi saat ini hebohnya bukan main," ujar Jero ditemui di The 38th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2014, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (21/5/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karema memang tidak ada aturan yang clear, makanya kita sedang susun aturan kriteria apa saja yang harus dipenuhi jika suatu blok kontraknya mau diperpanjang lagi, biar jelas, tidak pakai negosiasi panjang, sehingga kita juga tidak disalahkan," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengatakan, salah satu tantangan perusahaan migas saat ini terkait masalah hukum, yakni status kontrak dalam pengelolaan blok migas.
"Dalam 5 tahun ke depan ada 20 KKKS (kontraktor Kontrak Kerjasama) yang berakhir, ini membutuhkan kepastian diperpanjang atau tidak," ujar Lukman.
Lukman mengungkapkan, status kepastian perpanjangan kontrak ini penting, karena terkait kepastian investasi. Apalagi 30% produksi minyak nasional tergantung pada 20 KKKS ini.
"Ada 20 kontrak KKKS yang akan berakhir ini memproduksikan minyak total 635.000 barel per hari dari produksi minyak sepanjang 2013 atau sekitar 30%, bahkan produksinya ini diperkirakan akan meningkat 61% dari produksi minyak nasional dalam jangka waktu 10 tahun ke depan," katanya.
(rrd/dnl)
