Dalam pelaksanaannya, ide tak mudah dilakukan karena di Indonesia masih banyak daerah yang belum tersedia BBM non subsidi seperti Pertamax dan SolarDex termasuk SPBU selain Pertamina yaitu Shell dan Total yang menjual BBM non subsidi.
"Gagasan itu bagus dan perlu didukung, tapi memang yang perlu dipikirkan masih banyak daerah yang belum ada dijual BBM non subsidi," ucap Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng kepada detikFinance, Kamis (22/5/2014).
Andy mengungkapkan, gagasan ini tidak bisa dilaksanakan secara nasional, tetapi hanya dilakukan dibeberapa kota besar saja di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan lainnya.
"Mungkin bisa dilaksanakan untuk daerah-daerah yang sudah memiliki banyak SPBU non subsidi, misalnya di kota-kota besar terlebih dahulu, secara bertahap kemudian terus menyebar seiring ketersediaan BBM non subsidi di daerah lainnya," tutup Andy.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri meminta Kementerian ESDM melakukan pengendalian dan pembatasan BBM subsidi, tujuannya untuk menekan konsumsi BBM subsidi yang saat ini anggarannya membengkak hingga Rp 74 triliun akibat kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS.
Apalagi jika tidak ada langkah kongkret pengendalian BBM subsidi, Chatib memperkirakan konsumsi BBM subsidi akan melebihi target yang ditentukan yakni mencapai maksimal 48 juta kilo liter di 2014.
(rrd/hen)











































