Hari Libur Bebas BBM Subsidi, Picu Antrean Kendaraan Jelang Weekend di SPBU

Hari Libur Bebas BBM Subsidi, Picu Antrean Kendaraan Jelang Weekend di SPBU

- detikFinance
Kamis, 22 Mei 2014 10:50 WIB
Hari Libur Bebas BBM Subsidi, Picu Antrean Kendaraan Jelang Weekend di SPBU
Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mewacanakan SPBU tidak menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada hari libur akhir pekan (Sabtu-Minggu) dan hari libur nasional lainnya.

Rencana kebijakan ini bakal diantisipasi atau 'diakali' oleh masyarakat dengan mengisi penuh tangki BBM kendaraannya menjelang akhir pekan atau Jumat malam, sehingga menimbulkan antrean kendaraan di SPBU-SPBU jelang akhir pekan (weekend)

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan risiko semacam itu bakal terjadi. Masyarakat tentunya rela mengantre di malam hari sebelum akhir pekan, untuk mendapatkan BBM subsidi yang jauh lebih murah daripada BBM non subsidi.

"Kemungkinannya seperti itu," ucap Andy kepada detikFinance, Kamis (22/5/2014).

Namun BPH Migas yakin hal tersebut bisa diantisipasi dengan adanya kuota harian BBM subsidi per SPBU yang memang sudah berlaku bertahun-tahun sejak adanya kuota BBM subsidi.

"Kan ada volume harian. Bisa saja BBM subsidi cepat habis pada hari Jumat. Kalau habiskan masyarakat pasti beli yang non subsidi," ungkap Andy.

Menurut Andy, kebijakan ini hanya bisa dilakukan di kota-kota besar yang saat ini sudah tersedia pasokan BBM non subsidi di setiap SPBU-nya seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya. "Yang penting nozzle BBM non subsidinya harus tersedia, ya memang ini yang bakal repot Pertamina," tutupnya.

Seperti diketahui Kementerian ESDM melemparkan dua wacana pengendalian BBM subsidi terkait melonjaknya anggaran subsidi BBM di 2014. Selain ide hari libur bebas BBM subsidi, kementerian ini juga mengusulkan adanya pemasangan stiker khusus BBM, bagi kendaraan yang tak berstiker maka tak boleh membeli BBM subsidi.

Untuk ide yang kedua soal stiker, pihak BPH Migas menolak gagasan ini karena akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mencetak stiker. Jika kendaraan dinas pemerintah, TNI/Polri, kendaraan tambang dan perkebunan saja yang tak pakai stiker, maka dibutuhkan jutaan stiker untuk kendaraan pribadi hingga angkutan umum.

(rrd/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads