.webp)
Pemerintah baru mendatang menjadi harapan baru agar masalah ini bisa diselesaikan. Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta yang juga tim ekonomi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK mengatakan pihaknya sudah punya konsep untuk mengatasi masalah ini.
Arif mengatakan ada beberapa pendekatan yang akan dilakukan pihaknya jika nanti jadi penguasa baru. "Pengendalian BBM subsidi menurut kami ada dua pendekatan," katanya kepada detikFinance, Kamis (22/5/2014)
Ia menjelaskan dua pendekatan itu antara lain dari sisi produksi kendaraan dan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) atau pengendalian permintaan BBM.
Pertama, dari sisi pengendalian produksi akan dibuat mekanisme disinsentif bagi para pabrikan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil. Para pabrikan mobil didorong memproduksi kendaraan non BBM atau membuat kendaraan bertenaga BBM namun hanya bisa memakai BBM subsidi. Apabila produsen tak mematuhinya akan ada disinsentif kepada pabrikan, sehingga mereka dipaksa secara langsung mendukung upaya pengendalian BBM bersubsidi.
"Konkretnya misalnya pabrikan melakukan modifikasi mesin. Payung hukumnya perlu Perpres, atau hanya keputusan menteri perindustrian saja, mobil LCGC saja hanya perlu peraturan menteri," katanya.
Kedua, pendekatan pengendalian konsumsi BBM, ada dua cara yaitu dari sisi pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan pemanfaatan energi lain selain BBM untuk pembangkit listrik.
Terkait pengawasan distribusi, pemerintah daerah harus dipaksa melakukan pengawasan secara ketat kuota BBM subsidi yang mereka terima. "Jadi jangan sampai ada tambahan, jangan sampai ada kebocoran termasuk penimbunan. Mereka yang tahu soal kebutuhan BBM dan jumlah kendaraan," katanya.
Bahkan langkah ekstrem bisa menerapkan gagasan yang pernah di lontarkan Pemda DKI Jakarta yaitu penghapusan BBM subsidi di satu wilayah provinsi. Namun menurutnya pemerintah daerah harus lebih dahulu memperhatikan daya beli masyarakat, pengamanan biaya pendidikan dan kesehatan, pengendalian inflasi. Selain itu, harus disiapkan transportasi publik yang baik sebelum menghapus BBM subsidi.
"Sehingga komponen (biaya hidup) yang besar ini bisa ditekan. Anggaran subsidi bisa dialihkan," katanya.
Selanjutnya, untuk menekan konsumsi BBM subsidi dilakukan dengan cara kebijakan bauran energi, yaitu pengurangan energi pembangkit yang memakai BBM dengan sumber energi lain seperti gas. Langkah ini harus dilakukan tegas dengan dukungan investasi pembangkit baru sehingga bisa menekan konsumsi BBM untuk pembangkit hingga 30%
Selain dari dua pendekatan tadi, pihaknya juga menyiapkan opsi terakhir yaitu menaikkan harga BBM. Namun opsi ini diambil juga benar-benar terjadi darurat fiskal, dan perlu komunikasi dengan banyak pihak termasuk masyarakat.
"Opsi menaikkan pilihan terakhir kita harus duduk bersama, kita tanya ke masyarakat. Kalau keadaan fiskal darurat, kita akan menyampaikan, kita ajak musyawarah," katanya.
(hen/hds)
