Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) akan menyegel kantor Komisaris Susilo Siswoutomo. Ini merupakan buntut atas pernyataan Susilo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM itu yang belum berniat memberikan pengelolaan Blok Mahakam ke perusahaan pelat merah tersebut. Namun rencana aksi tersebut ternyata belum diketahui manajemen Pertamina.
VP Corporate Secretary Pertamina Ali Mundakir mengaku belum mengetahui aksi yang dilakukan serikat pekerja di perusahaan plat merah tersebut.
"Belum tahu, belum ada informasi ke kita. Sampai pagi ini belum ada info," kata Ali saat dihubungi detikFinance, Sabtu (24/5/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan Pertamina sebagai perusahaan milik negara telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola blok Migas yang habis masa kontraknya pada 2017 tersebut secara penuh.
"Tidak mau berandai-andai. Yang pasti kita sudah menyatakan kesiapan kita. Kita menyatakan kalau kita siap mengelola blok itu 100%," tegasnya.
Seperti diketahui, pengelolaan ladang minyak dan gas bumi di Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang dikelola perusahaan asal Prancis yakni Total E&P Indonesie hampir 50 tahun beroperasi. Namun pemerintah belum tentu memberikan blok yang akan habis pada 2017 tersebut ke tangan Pertamina.
"Bukan tidak berpihak kepada negara, Pertamina itu bukan negara walaupun dia 100% milik negara. Blok Mahakam habis kontraknya itu jadi milik negara, tapi belum tentu dikasih ke Pertamina. Pertamina boleh saja mengajukan ingin mengelola, tapi tidak otomatis, bisa saja kita (pemerintah) tenderkan kembali," kata Susilo saat ditemui di The 38th Indonesia Petroleum Association (IPA) di JCC, Kamis (22/5/2014). (ang/ang)










































