.webp)
Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan kehadiran Kementerian ESDM dalam rapat pembahasan APBN-P 2014 sangat penting untuk menjelaskan masalah BBM bersubsidi. Sebab program yang dijalankan kementerian ini dinilai tidak ada hasilnya.
"Kita sudah kasih kesempatan untuk Kementerian ESDM untuk mengelola BBM tapi dari program yang dijalankan hasilnya nol," tegasnya dalam rapat kerja di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014) .
Menurutnya, tidak ada kebijakan yang benar-benar berdampak dalam pengelolaan BBM. Akibatnya, setiap tahun selalu ada pembahasan APBN-P karena lonjakan subsidi BBM.
"Tidak ada kebijakan yang dilakukan yang benar-benar ada dampaknya, sehingga kemudian yang terjadi subsidi itu terus meningkat," kata Ahmadi.
Kementerian ESDM, lanjut Ahmadi, harus menjelaskan di depan Banggar, meskipun telah ada rapat kerja dengan komisi terkait. "Perubahan terjadi di sisi anggaran. Maka keputusannya ada di Banggar," tuturnya.
Dalam APBN-P 2014, pemerintah menaikkan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan BBN dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Sementara subsidi listrik naik dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun.
Kenaikan anggaran subsidi memaksa pemerintah untuk memangkas belanja K/L di APBN-P 2014 sebesar Rp 100 triliun. Beberapa K/L yang mendapatkan pemotongan anggaran signifikan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Rp 22,746 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 10,508 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 10,150 triliun, Polri Rp 5,780 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 5,460 triliun, Kementerian Pertanian Rp 4,422 triliun, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 4,399 triliun.
