.webp)
Kekesalan para anggota Banggar diungkapkan saat rapat kerja dengan pemerintah. Pemicunya adalah ketidakhadiran Menteri ESDM Jero Wacik dalam rapat tersebut.
Anggota Banggar Dolfie OFP mengaku Kementerian ESDM menggembar-gemborkan kebijakan konversi BBM ke gas. Belum tergarap maksimal, sudah ada penggunaan stiker khusus hingga penggunakan Radio Frequency Identification (RFID). Namun seluruh kebijakan ini dinilai tanpa hasil.
"10 tahun dikasih otoritas untuk pengendalian BBM subsidi, penghematan, konversi BBM bersubsidi. Hasilnya nol," tegas Dolfie dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Akibat ketidakmampuan Kementerian ESDM, lanjut Dolfie, anggaran subsidi BBM kembali membengkak seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini diperkirakan mencapai Rp 285 triliun, naik dari perkiraan sebelumnya yaitu Rp 210 triliun.
Di samping itu, produksi minyak juga tidak mencapai target dan menyebabkan impor tinggi. Kondisi tersebut, menurut Dolfie, akan membebani pemerintahan selanjutnya. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam setiap pidatonya selalu menyuarakan untuk tidak akan membebani pemerintahan ke depan.
"Impor 1 juta barel per hari, keluar produksi 800 ribu barel per hari. Di mana yang tidak membebani?" ujar Dolfie.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Banggar Satya W Yudha menuturkan pertemuan dengan Kementerian ESDM bukan hanya untuk persetujuan anggaran. Tapi lebih kepada upaya agar konsumsi BBM dapat ditahan dan tidak membebani negara.
Akan lebih baik, lanjut Satya, bila ada solusi secara fundamental. Jika tidak maka setiap tahun pemerintah dan DPR akan mengalami permasalahan yang sama.
"Kita bicara sesuatu yang riil. Usulan saya, tolong dipikirkan perubahan kebijakan subsidi secara fundamental. Ini harus jadi exercise," sebut Satya.
(mkl/hds)
