.webp)
Mengurangi subsidi BBM memang mengundang kontroversi, karena dinilai merugikan dan menyengsarakan rakyat. Lalu bagaimana pemerintah bisa mengubah pandangan tersebut?
Montty Girianna, Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan Bappenas mengatakan ini memang tugas berat untuk pemerintah ke depan. Perlu meyakinkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan harga BBM yang murah selama puluhan tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan BBM itu makanya harus dibuat satu paket, tidak sepotong-sepotong. Kalau harga BBM dinaikkan sementara BBG dan public transport tidak ada, orang kan bingung. Orang akan marah karena daya belinya terganggu, dan dianggap menyengsarakan," papar Montty kepada detikFinance, Selasa (27/5/2014).
Oleh karena itu, lanjut Montty, kebijakan terkait BBM harus dilakukan secara paralel. Masyarakat tidak akan ingin subsidi BBM dicabut tetapi alternatifnya tidak tersedia. Misalnya dengan transportasi umum yang layak..
"Jadi sementara kita kehilangan subsidi BBM oke lah. Kan ada transportasi umum yang layak," ujarnya.
Selain itu, tambah Montty, perlu membangun infrastruktur yang memadai untuk pengembangan BBG. Kendala pembangunan infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) harus segera diseelsaikan.
"Infrastruktur SPBG mau ditaruh di mana, izin lokasi dari pemda seperti apa, harus dipastikan," kata Montty.
Bila kedua hal itu berjalan, Montty optimistis industri otomotif juga akan tertarik untuk memproduksi kendaraan sesuai dengan energi yang digunakan. Akhirnya arah konversi yang diharapkan dapat berjalan.
"Maka dengan begitu masyarakat akan berkata I'm okay, karena kebijakan energi paralel. Berpikirnya nggak sebagian-sebagian saja, jadi harus komprehensif dan harus ada roadmap-nya. Bahwa harus ada tahun ini begini, tahun depan begini, jadi punya target waktu," terangnya.
(mkl/hds)
