.webp)
Menko Perekonomian Chairul Tanjung membuka soal kondisi kelistrikan terkini saat bertemu sejumlah pengusaha yang tergabung dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Rapat di Kantor Wapres (Wakil Presiden) ini saya buka semuanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saat ini Jumlah kapasitas terpasang listrik kita tidak cukup, memang Jawa sekarang relatif cukup sekarang ini, tapi demand (permintaan) terus bertambah, tapi tidak akan cukup kalau tidak kita tambah," ujar pria yang akrab disapa CT di Kantor Apindo, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Selain kondisi listrik di Jawa yang pasokannya harus ditambah, CT juga menambahkan, kondisi listrik di luar Jawa sangat parah kekurangan pasokannya.
"Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua apalagi parah kekurangannya," ujarnya.
Sudah tahu listrik kurang, CT menambahkan, anehnya investor sangat sulit untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kondisi perizinan ataupun pembebasan lahan.
"Tidak hanya pasokan dari sisi jaringan kita juga punya masalah, karena hanya jaringan distribusi listrik di Jawa yang baik, di luar Jawa kondisinya tidak ada yang baik. Orang mau bangun pembangkit juga susah sekali, ya hanya di republik ini," kata CT.
Ia mencontohkan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla yang memang sudah akan berjalan proyeknya dan segera groundbreaking, tapi lamanya proses perizinan dan pembebasan lahan mencapai 20 tahun lamanya.
"Kita harus lakukan perubahan yang luar biasa, karena dari PLN susah, untuk masalah subsidi PLN saja buletnya minta ampun antara PLN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan bulet. PLN klaim butuh subsidi Rp 118 triliun, tapi Kemenkeu ngotot Rp 107 triliun bulet saja," ungkapnya.
Makanya CT dalam sisa pemerintahan 5 bulan ini akan melakukan terobosan, dengan meminta swasta bangun pembangkit listrik sendiri, jual sendiri, pakai sendiri listriknya.
"Misalnya satu kawasan industri buat saja listrik sendiri, lebih murah, lebih terjamin listriknya, listrik dari PLN kita alihkan untuk alirkan ke lain, karena hanya direpublik ini punya listrik nggak bisa jual ke orang lain, ini harus dibuat terobosan," tutupnya.
Selain PLTP Sarulla, proyek PLTU Batang di Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW juga saat ini belum kelar. Padahal PLTU penting untuk mencegah krisis listrik di Jawa.
CT menyatakan akan terjun langsung ke lapangan bertemu dengan pemerintah daerah termasuk soal pembebasan lahan.
"Ini kan masyarakat daerah. Pemiliknya juga orang daerah. Makanya pemda harus dilibatkan, provinsi maupun kabupaten. Ini kan kepentingan bersama," katanya.
Menurut CT keberadaan PLTU ini akan sangat positif bagi daerah sekitar proyek. Sehingga proyek PLTU senilai Rp 38 triliun dari investor Jepang ini harus sukses dibangun. Sehingga akan ada upaya penyesuaian terkait penggeseran lokasi lahan proyek yang akan dibebaskan.
"Ini kita akan bicarakan. Jangan saling menyandera. Kalau saling menyandera nanti rugi. Sudah feasibility study, sudah keluar uang begitu besar kalau nggak jadi kan rugi," katanya
Terkait dengan pasokan listrik untuk industri, CT mendorong agar para pelaku usaha kawasan industri membangun pembangkit listrik sendiri.
(rrd/dnl)
