CT Rapat dengan Bos Chevron Bahas Proyek Ladang Gas Rp 120 T

Jakarta - Menko Perekonomian Chairul Tanjung malam ini menggelar rapat dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Rapat ini terkait tindak lanjut dari keluhan petinggi Chevron saat melakukan kunjungan kerja bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu di Manila, Filipina.

Petinggi Chevron meminta waktu dengan CT untuk membahas rencana mereka terkait pemanfaatan sumur gas laut lepas di Indonesia dengan investasi US$ 12 miliar (Rp 120 triliun).

Dana tersebut mencakup pengembangan dua hub lepas pantai untuk menampung gas dari 4 blok, yakni Ganal, Rapak, Selat Makassar, dan Muara Bakau. Lokasinya di laut tak jauh dari kilang LNG milik mereka di Badak, Kalimantan Timur.

Awalnya proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2015. Namun pengeboran gas bawah laut keempat blok ini tercancam molor sampai 2018. Itu pun bila pemerintah memberikan dorongan yang diperlukan.

Rapat di Kemenko Perekonomian dilangsungkan pada pukul 19.30 WIB. Pejabat yang hadir adalah Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Kepala BKPM Mahendra Siregar, dan Plt Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko.

Dari pihak Chevron yang hadir adalah Managing Director Chevron IndoAsia Charles (Chuck) A Taylor dan Presiden Direktur CPI, Albert Simanjuntak.

Mahendra yang ditemui sebelum rapat dimulai menuturkan rapat kali ini perlu mendengarkan pandangan dari berbagai pihak. Terutama yang menjadi alasan utama tidak berjalannya proyek dari Chevron selama ini.

"Ini, kita kan sedang proses untuk izin dari pengelolaan sumber gas baru di selat Makassar ya. Terkait dengan investasi yang di laut dalam untuk Chevron. Untuk Chevron ini yang sedang kita lihat bagaimana perkembangannya dan laporannya dari Kementerian ESDM dan SKK Migas karena sudah cukup lama prosesnya. Diharapkan dengan rapat ini ada titik cerah dan solusi," papar Mahendra di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Ia mengatakan, perlu melihat permasalahan secara komprehensif sehingga nantinya dalam rapat bisa ditentukan bagian mana yang bisa dipercepat dan kalau perlu dihilangkan. Pada akhirnya diharapkan investasi bisa terealisasi.

"Untuk suatu proses pelaksanaan investasi di gas ini, apalagi di lepas pantai, memang banyak proses dan langkah yang harus ditempuh dan disetujui. Ini yang kita mesti lihat lagi bagian mana yang memang harus diakselerasi lah percepatannya," tutur Mahendra.

(mkl/hds)