Bos PT INTI: Penghambat Program RFID, Pejabatnya Nggak Satu Suara

Jakarta - PT INTI (Persero) selaku pihak yang melakukan pemasangan alat monitoring dan pengendali Bahan Bakar Minyak (BBM) di kendaraan, terus berupaya memperbayak pemasangan Radio-frequency identification (RFID). Namun, adanya wacana-wacana lain dalam pengawasan BBM subsidi membuat program ini terhambat.

"Para stakeholder (pemangku kepentingan) masih belum satu tujuan, adanya wacana mau menggunakan non-tunai dalam pembelian BBM subsidi membuat pemasangan RFID jadi terhambat. Pejabatnya belum satu suara," kata Direktur Utama PT INTI Tikno Sutisna kepada detikFinance, Selasa (3/6/2014).

Menurutnya, wacana-wacana lain yang diungkapkan oleh para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM membuat masyarakat bingung dan malas memasang RFID di kendaraannya.

"Masyarakat bingung, ini RFID belum selesai kok ada non tunai, yang mana yang benar, jadi masyarakat ragu," ujarnya.

Tikno mengakui, selain masalah tersebut, ada pula masalah kontrak antara INTI dan Pertamina yang harus dilakukan peninjauan/revisi, karena ada beberapa perubahan dalam implementasi kontrak RFID yang sebelumnya akan dipasang di 100 juta kendaraan dan 92.000 nozel di SPBU.

"Kita sedang lakukan review kembali, kontraknya sedang dicek oleh BPKP. Karena sebelumnya kan hanya BBM subsidi tetapi ternyata di lapangan harus semua jenis BBM, ada lagi yang hanya di mobil dulu sedangkan motor nanti saja," tutupnya.

Seperti diketahui, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mewacanakan setiap pembelian BBM Subsidi wajib menggunakan kartu ATM, Kartu e-money atau kartu khusus BBM atau voucher khusus yang bisa didapatkan di tiap SPBU, dilarang menggunakan pembayaran secara non-cash.

Daerah yang diprioritaskan terlebih dahulu diberlakukan, seperti Bali, Batam, dan Jakarta. Uji coba sudah dilakukan di beberapa SPBU di Jakarta.

(rrd/dnl)