.webp)
Menurut Arif Budimanta, Ketua Tim Ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla, subsidi BBM memang harus dikurangi secara perlahan. Jika terpilih, pemerintahan Jokowi-JK akan mengambil sikap untuk mengurangi subsidi BBM dan dialihkan ke sektor lain.
"Pada intinya kita harus rasional. Subsidi itu kepentingannya adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Maka kita memandang subsidi terkait BBM secara perlahan harus dialihkan agar tepat guna," katanya kala ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi secara bertahap subsidi BBM dialihkan. Toh semua itu uang rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga untuk membangun infrastruktur," kata Adiningsih.
Meski ada penyesuaian harga BBM bersubdisi, tapi Adiningsih menegaskan akan dialihkan kepada masyarakat menengah-bawah dan terkonsep secara terperinci.
"Ada program sampai 5 tahun akan mengurangi subsidi BBM. Itu dialihkan langsung kepada masyarakat. Bedanya ya kalau sekarang tidak ada program yang jelas. Kita ada Indonesia cehat, cerdas, pintar, dan lainnya termasuk infrastruktur. Sekarang ini kan infrastruktur tidak terbangun dengan baik," papar Adiningsih.
Sebelumnya, Jokowi sendiri telah menyebutkan rencananya untuk mengelola subsidi BBM jika dia terpilih sebagai presiden. Menurutnya, Indonesia sudah terbelenggu dengan subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp 200 triliun lebih per tahun, dan sulit untuk dihapuskan.
"Padahal kalau kita alihkan ke gas dan batu bara, ini (subsidi) langsung jatuh Rp 70 triliun. Tapi tidak tahu kenapa tidak dilakukan. Ada yang tahu? Karena ada kepentingan. Itu saja. Jangan pikir rumit, saya ini orangnya sederhana," tutur Jokowi dalam pemaparan visi dan misi ekonomi yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Jokowi mengaku, soal ketergantungan pada subsidi BBM ini telah diketahuinya karena dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai ada kepentingan yang membuat Indonesia terlalu bergantung pada BBM.
