.webp)
Namun upaya ini mendapat tanggapan negatif dari pekerja Pertamina. "Asal tahu saja, dulu awalnya orang Petronas yang belajar sama Pertamina. Mereka berguru sama kita," tegas Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra kepada detikFinance, Jumat (6/6/2014).
Namun, lanjut Faisal, Petronas sekarang justru lebih sukses dibandingkan sang guru. Ini disebabkan regulasi yang dibuat pemerintah Indonesia sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di hulu, Pertamina harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa asing. "Tidak ada keistimewaan bagi perusahaan nasional yang ingin mengelola suatu blok minyak. Harusnya justru didorong dan didukung," ucap Faisal.
Bahkan, tambah Faisal, hanya untuk mendapatkan blok yang sudah akan habis kontraknya dan sudah dikelola oleh perusahaan asing selama 50 tahun pun, pemerintah juga belum memutuskan untuk memberikannya kepada Pertamina.
"Seperti Blok Mahakam di Kalimantan. 2017 nanti kontrak berakhir, sudah dikelola 50 tahun oleh perusahaan Perancis yakni Total E&P. Kita minta bekasnya saja, kita sudah nyatakan mau dan mampu, pemerintah juga tetap belum mau kasih," tuturnya.
Faisal menyarankan ada regulasi bahwa blok yang akan habis kontraknya otomatis kemudian dikelola Pertamina. "Negara ini mengandalkan ketahanan energi, apa harus diserahkan ke asing? Asal tahu saja hanya 15% cadangan minyak Indonesia dikelola oleh perusahaan nasional, sisanya sudah pasti asing yang kelola," jelasnya.
Tidak hanya di hulu, di hilir pun kekuatan Pertamina dipangkas melalui wacana penyerahan Pertamina Gas (Pertagas) ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
"Sekitar 37% saham PGN itu dimiliki publik dan asing. Ini kok mau Pertagas diserahkan ke PGN, apa-apaan pejabat kita ini," ucapnya.
